BOLTIM – Di tengah gencarnya upaya pemberantasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Kapolres Boltim AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan kembali diterpa berbagai isu negatif yang dinilai sejumlah kalangan sebagai upaya sistematis untuk merusak citra dan kepemimpinannya.
Perwira menengah Polri yang dikenal dekat dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah itu belakangan menjadi sorotan setelah mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT) Garini.
Salah satu tindakan yang menjadi perhatian publik adalah pemasangan garis polisi (police line) terhadap 10 unit alat berat jenis excavator yang diduga digunakan dalam aktivitas PETI. Langkah tersebut dianggap sebagai bentuk komitmen Polres Boltim dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Namun, di balik penindakan tersebut, berbagai isu dan pemberitaan negatif terus bermunculan. Sejumlah pihak menduga serangan opini yang mengarah kepada Kapolres bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan.
Pengamat sosial Boltim, Yudi Batalipu, menilai pemberitaan yang berkembang belakangan ini terkesan tendensius dan sarat kepentingan tertentu.
“Informasi yang beredar di berbagai media saya nilai sengaja digiring untuk menjatuhkan Kapolres Boltim. Tujuannya diduga untuk melemahkan posisi beliau sehingga kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk mafia PETI, bisa berjalan mulus,” kata Yudi.
Menurutnya, isu pergantian Kapolres yang telah beredar sejak Mei 2026 muncul bersamaan dengan intensitas penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan Polres Boltim.
“Isu seperti ini sangat murahan dan terkesan pesanan. Padahal wilayah pertambangan yang disorot sebagian berada dalam kawasan koperasi, sementara aktivitas masyarakat saat ini juga diarahkan untuk menyambut program Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sedang didorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” ujarnya.
Yudi menambahkan bahwa persoalan tambang di Boltim bukanlah masalah baru. Aktivitas pertambangan telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, pendekatan yang dibutuhkan tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga edukasi kepada masyarakat agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
“Kapolres Boltim berhasil menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan stabilitas keamanan daerah. Aktivitas tambang sudah berlangsung puluhan tahun, sehingga perlu pendekatan yang humanis agar masyarakat tetap bisa mencari nafkah sembari menunggu regulasi yang lebih jelas,” jelasnya.
Ia juga menilai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Boltim hingga saat ini tetap terjaga dengan baik di bawah kepemimpinan AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan.
“Beliau sukses memimpin Polres Boltim. Kondisi daerah tetap kondusif dan hubungan dengan masyarakat sangat baik. Ini yang mungkin membuat sebagian pihak merasa tidak nyaman,” katanya.
Lebih lanjut, Yudi menduga derasnya pemberitaan bernada negatif bisa jadi merupakan bagian dari upaya kelompok tertentu yang selama ini kesulitan mendapatkan ruang untuk menjalankan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Boltim.
“Pemberitaan tendensius seperti ini sering muncul ketika ada pemimpin yang dekat dengan masyarakat, para habib, tokoh agama, dan pemerintah daerah. Bisa saja ini bagian dari manuver pihak-pihak yang selama ini tidak mendapatkan ruang untuk menjalankan kepentingannya,” tegasnya.
Di tengah berbagai dinamika tersebut, publik kini menanti konsistensi aparat penegak hukum dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal sekaligus menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah yang selama ini menjadi salah satu modal penting pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. (***)