Boltara – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menegaskan komitmennya dalam memerangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal itu disampaikan langsung Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang digelar di Coconout Beach, Kawasan Batu Pinagut, Senin (22/06/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin menegaskan bahwa perempuan dan anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga, dilindungi, dan diberikan ruang yang aman untuk tumbuh serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
“Perempuan dan anak adalah aset bangsa yang tidak boleh menjadi korban kekerasan dalam bentuk apa pun. Rapat koordinasi ini harus menjadi momentum untuk menyatukan langkah, memperkuat koordinasi, dan membangun komitmen bersama dalam menyusun strategi pencegahan yang efektif,” tegas Bupati.
Menurutnya, upaya pencegahan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, pekerja sosial, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha hingga keluarga sebagai garda terdepan perlindungan anak dan perempuan.
Rapat koordinasi ini juga difokuskan pada penyusunan strategi intervensi yang cepat dan terintegrasi, memastikan setiap kasus mendapatkan penanganan secara holistik, meningkatkan kemampuan deteksi dini, serta memperkuat edukasi dan perlindungan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Bupati Sirajudin menekankan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan pribadi yang diselesaikan secara tertutup. Sebaliknya, seluruh elemen masyarakat harus berani melaporkan, mencegah, dan mengambil langkah nyata untuk melindungi korban.
“Tidak boleh ada ruang bagi pelaku kekerasan. Negara dan pemerintah daerah harus hadir memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta pemulihan bagi korban,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Bupati berharap forum tersebut mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di Kabupaten Boltara. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk berdiskusi secara terbuka, berbagi pengalaman, dan memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak demi mewujudkan Boltara yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri, perwakilan Polres Boltara, Pabung 1303/BM, perwakilan Pengadilan Agama Boroko, Danramil Bolangitang, perwakilan Kementerian Agama, pimpinan OPD, Direktur RS Pratama Bintauna, Kepala KUA se-Kabupaten Boltara, para camat, serta tamu undangan lainnya.(***)