BITUNG — Pemerintah Kota Bitung resmi meluncurkan Layanan Panggilan Darurat Harmonisasi 112 yang berpusat di Gedung Command Center, Kamis (11/6/2026).
Layanan ini hadir sebagai solusi cepat bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan dalam berbagai situasi darurat hanya melalui satu nomor telepon.
Dengan menghubungi 112, warga dapat melaporkan berbagai kejadian darurat dan langsung terhubung dengan petugas yang siaga selama 24 jam tanpa dipungut biaya.
Peluncuran layanan tersebut ditandai dengan uji coba langsung oleh Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, SE, menggunakan telepon genggam pribadinya. Dalam hitungan detik, panggilan diterima operator dan langsung diproses sesuai prosedur yang berlaku.
“Ini bukan sekadar layanan telepon, tetapi bentuk nyata kehadiran pemerintah saat masyarakat membutuhkan pertolongan cepat,” ujar Hengky.
Menurutnya, layanan 112 menjadi sarana terpadu yang memudahkan masyarakat melaporkan berbagai kondisi darurat yang memerlukan penanganan segera.
“Melalui satu nomor ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai situasi darurat. Layanan ini tersedia 24 jam dan dapat diakses secara gratis oleh seluruh warga Kota Bitung,” katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung, Altin Abraham Tumengkol, S.IP., M.Si., menjelaskan bahwa layanan 112 dapat digunakan untuk melaporkan berbagai kejadian, seperti kebakaran, kebutuhan ambulans, bencana alam, pohon tumbang, gangguan keamanan dan ketertiban, kemacetan lalu lintas, perlindungan perempuan dan anak, hingga kondisi lain yang membutuhkan respons cepat.
“Layanan 112 ini gratis dan siap melayani masyarakat Kota Bitung selama 24 jam penuh,” jelas Altin.
Uji coba yang dilakukan saat peluncuran menjadi bukti kesiapan sistem, baik dari sisi infrastruktur teknologi, jaringan komunikasi, maupun sumber daya manusia yang akan bertugas menerima dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.
Melalui kehadiran Harmonisasi 112, Pemerintah Kota Bitung berharap penanganan berbagai kondisi darurat dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya transformasi pelayanan publik berbasis teknologi yang responsif dan terintegrasi. (*)