Skip to content
suarasulut-1

Primary Menu
  • Beranda
  • Headline
  • Pemprov Sulut
  • Bitung
  • Manado
  • Bolmong Raya
  • Kotamobagu
  • Bolmut
  • Bolsel
  • Bolmong
  • Boltim
  • Minahasa Raya
  • Minut
  • Tomohon
  • Minahasa
  • Mitra
  • Minsel
  • Ekonomi
  • DPRD SULUT
  • Nusa Utara
  • Sangihe
  • Sitaro
  • Talaud
  • Advetorial
  • Olahraga
Light/Dark Button
  • Headline
  • Kotamobagu

KPK Bidik Tata Kelola Tanah di Sulut, Wali Kota Kotamobagu Hadiri Rakor di Manado

Private 12 Mei 2026 2 minutes read

KOTAMOBAGU– Persoalan tanah dan tata ruang kembali jadi sorotan tajam setelah KPK RI menggencarkan langkah pencegahan korupsi lewat rakor besar bersama seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara.

Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama KPK RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Wisma Negara Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Selasa (12/05/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., dengan fokus utama memperkuat transformasi pelayanan publik di sektor pertanahan dan pemanfaatan ruang.

Dalam forum itu, tata kelola pertanahan disebut sebagai salah satu titik rawan yang berpotensi memicu praktik korupsi jika tidak dibenahi secara serius. Karena itu, pemerintah bersama KPK mendorong percepatan sistem layanan yang lebih transparan, terintegrasi, dan berbasis digital.

Selain sebagai langkah pencegahan korupsi, pembenahan sektor pertanahan juga dinilai penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta menciptakan kepastian investasi.

Pada rakor tersebut, pemerintah memaparkan sembilan paket Program Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Ruang yang akan diterapkan di daerah.
Program itu meliputi integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mall Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, hingga percepatan RDTR yang terhubung dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Selain itu, pemerintah juga akan menjalankan sensus pertanahan berbasis geospasial, integrasi kawasan pertanian berkelanjutan dalam RTRW, penguatan peran Gugus Tugas Reforma Agraria, pengembangan Zona Nilai Tanah, serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.

Langkah tersebut diharapkan mampu menutup celah penyalahgunaan kewenangan di sektor pertanahan sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.(***)

 

About the Author

Private

Administrator

View All Posts

Post navigation

Previous: Rakor KPK di Manado Bongkar Celah Korupsi Pertanahan, Bolmong Siap Jalankan Reformasi Lahan
Next: Bitung Tegaskan Perang terhadap Korupsi dan Mafia Lahan

Related Stories

IMG-20261116-WA0061
  • Boltim
  • Headline

‎APRI Desak Kapolda Sulut Libatkan Seluruh Stakeholder, Penanganan PETI Boltim Jangan Hanya Berujung Penertiban

Gufran Mamonto 16 November 2026
IMG_4462
  • Headline
  • Kotamobagu

Weny Gaib Pimpin Apel Siaga Bencana, Kotamobagu Perkuat Kesiapan Hadapi Cuaca Ekstrem

Redaksi Suarasulut.com 16 November 2026
IMG_4458
  • Bolmong
  • Headline

Wabup Dony Lumenta Soroti Keamanan Pangan SPPG, Pengelola Diminta Disiplin Jalankan SOP

Redaksi Suarasulut.com 16 November 2026

Redaksi,Pedomam Siber,Suarasulut.com, [email protected] | ReviewNews by AF themes.