MINSEL– Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mulai melakukan pemetaan besar-besaran terhadap aparatur sipil negara (ASN), menjadikan kompetensi, integritas, dan potensi kepemimpinan sebagai penentu utama dalam penempatan jabatan demi menciptakan birokrasi yang profesional dan bebas intervensi.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan resmi menggelar Asesmen Kompetensi dan Proyeksi Jabatan bagi aparatur sipil negara (ASN), Senin (27/4/2026), di SMP Negeri 2 Amurang.
Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, sebagai bagian dari langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis sistem merit, profesionalisme, dan daya saing birokrasi.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa asesmen ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan jabatan diisi oleh ASN yang benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan kepemimpinan.
“Peserta tidak hanya dinilai dari pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sikap, integritas, serta potensi kepemimpinan,” tegas Bupati.
Menurutnya, hasil asesmen akan menjadi dasar utama dalam penempatan jabatan, pengembangan karier, hingga peningkatan kualitas ASN, sehingga seluruh proses harus berjalan objektif, transparan, dan profesional.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga mengingatkan agar seluruh pihak menjaga integritas pelaksanaan asesmen dan menghindari segala bentuk intervensi yang dapat merusak prinsip keadilan dalam sistem merit.
Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada BKN Regional XI Manado dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Minahasa Selatan Glady Kawatu, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Talenta Kabupaten Minahasa Selatan, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, tim asesor dari BKN Regional XI Manado, serta seluruh peserta asesmen.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan serius membangun birokrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan berbasis kompetensi.(***)
