BOLTARA– Dalam satu langkah strategis yang menentukan masa depan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara resmi mengunci arah kebijakan lewat puluhan rancangan aturan daerah.
Bupati Bolaang Mongondow Utara, Dr. Sirajudin Lasena, menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah mengajukan total 24 rancangan peraturan daerah (Ranperda), terdiri dari 19 usulan eksekutif dan 5 ranperda inisiatif DPRD.
Bupati menegaskan, penyusunan regulasi ini bukan sekadar agenda administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah.
“Ranperda ini menjadi instrumen penting dalam mengelola sumber daya secara sah, efektif, dan efisien demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Sirajudin.
Sejumlah sektor krusial masuk dalam daftar prioritas, mulai dari irigasi, tata ruang wilayah 2026–2046, investasi, perlindungan lahan pertanian, hingga sistem penyediaan air minum. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan regulasi tentang kawasan tanpa rokok, administrasi kependudukan, hingga penataan perangkat desa.
Di sisi lain, DPRD mengusulkan lima ranperda inisiatif yang menyasar isu strategis seperti cadangan pangan, pengembangan produk lokal, perlindungan UMKM, sistem alih daya, dan pertambangan rakyat.
Bupati berharap seluruh rancangan tersebut dapat dibahas secara komprehensif dan menghasilkan regulasi yang adil, berpihak pada kepentingan publik, serta memberikan kepastian hukum.
Rapat paripurna ini turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat.(***)
