BOLTIM– Di saat APBD Boltim terpangkas hingga Rp167 miliar akibat kebijakan nasional, Bupati Oskar Manoppo mengambil langkah darurat dengan mengalihkan pembiayaan pembangunan ke pemerintah pusat demi menyelamatkan program daerah.
Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tengah menghadapi tekanan fiskal serius setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun ini mengalami pemotongan signifikan hingga Rp167 miliar.
Bupati Boltim, Oskar Manoppo, mengungkapkan kondisi tersebut saat menghadiri Halal Bihalal bersama masyarakat Desa Paret Bersatu, . Bupati menegaskan, situasi ini berdampak langsung pada keterbatasan pembangunan infrastruktur daerah.
Meski demikian, pemerintah daerah tidak memilih diam. Oskar mengambil langkah strategis dengan memperkuat lobi ke pemerintah provinsi hingga kementerian melalui forum Musrenbang.
Hasilnya, Pemkab Boltim berhasil mengamankan dukungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berupa 452 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta 500 unit rumah subsidi di lahan HGU Desa Tutuyan.
Total 952 unit rumah tersebut menjadi bentuk pergeseran pembiayaan pembangunan dari APBD ke APBN di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Oskar juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keterbatasan pembangunan yang terjadi, sekaligus menegaskan komitmen untuk tetap menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Ini bentuk kejujuran pemerintah kepada masyarakat. Kami tetap berupaya mencari solusi agar pembangunan tidak berhenti,” ujarnya.
Langkah ini dinilai sebagai strategi adaptif daerah dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak luas ke seluruh Indonesia.(***)