SUARASULUT.COM, Ratahan – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara.
Prosesi penyerahan dokumen krusial tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Manado, pada Rabu (14/01/2026). Dokumen diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sulut, Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati Mitra Ronald Kandoli, serta Ketua DPRD Mitra, Sophia Antou.
Dalam sambutannya, Bupati Ronald Kandoli menegaskan bahwa LHP ini merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas program kerja yang telah dijalankan. Ia menyatakan komitmen penuh untuk segera menindaklanjuti poin-poin yang menjadi catatan BPK.
“Kami menyambut baik hasil pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi. Saya pastikan setiap catatan dan rekomendasi yang tertuang dalam LHP akan segera kami tindaklanjuti,” ucap tegas Bupati Kandoli.
Ia menambahkan bahwa sinergitas antar perangkat daerah akan terus diperkuat guna memastikan pengelolaan anggaran daerah tetap berada pada koridor aturan yang berlaku. “Target utama kita adalah pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Mitra,” katanya.
Acara penyerahan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat penting di lingkungan Pemkab Minahasa Tenggara, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal hasil pemeriksaan ini.
Pejabat yang hadir mendampingi Bupati antara lain:
Sekda David H. Lalandos, asisten ekonomi dan pembangunan Phebe Punuindoong, inspektur Marie Makalow, kepala BPKPD Mecky Tumimomor, kadis PUPR Rommy Ole, sekwan Djelly Waruis, kabag umum setda Dristy Tora, kabag prokopim setda Febry Lasut.
Dengan diterimanya LHP ini, Pemkab Minahasa Tenggara diharapkan dapat terus mempertahankan serta meningkatkan standar kinerja keuangan daerah demi pembangunan yang lebih berkelanjutan di masa depan.(***)