Manado, diakhir pembahasan Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah saat pemandangan umum Fraksi-fraksi, pendapat akhir fraksi Golkar dikesempatan tersebut disampaikan langsung Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Utara.
Vioneta Kuera menyampaikan, bahwa Ranperda ini sangat penting untuk di tetapkan jadi Perda. Mengingat Provinsi Sulawesi Utara sering terjadi bencana alam.
Sehingga itu, Partai Golkar memandang Ranperda tentang penanggulangan daerah perlu adanya;
1. Pengutan provinsi Sehingga Koordinasi Lintas Wilayah Dapat Terkomunikasi Dengan Baik.
2.Mitigasi Berbasis Resiko,
3. Penguatan BPBD dan Partisipasi Masyarakat
4. Perlindungan Bagi Kelompok Rentan
5. Cepat, Transparan dan Akuntabel.
Dikatakannya, Ranperda Penanggulangan Bencana harus mempunyai pedoman khusus bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah kepulauan.
“Agar penanggulangan paska bencana mulai dari pendataan korban terdampak sampai pada penanganan penyaluran bantuan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat sasaran,”ujar Ketua Bampeperda DPRD Provinsi Sulut, Jumat (14/11/2025).
Kuera menegaskan, Ranperda yang terdiri dari 8 Bab dan 81 pasal berdasarkan penjelasan telah memenuhi kaidah hukum yang sudah tepat, baik dari konstruksi hukumnya dan penjabaran.
“Apresiasi kepada Biro Hukum Pemprov Sulut,”jelasnya.
Lebih jauh kuero menerangkan, ntuk meminimalisir penanganan bencana perlu adanya post-post setiap daerah Kabupaten/Kota yang ada di provinsi sulut yang sering mengalami bencana.
Sangat penting adanya pelatihan menghadapi bencana yang diterapkan sesuai dengan pengamatan dan perkiraan tingkat kerawanan bencana.
“Fraksi Partai Golkar berbendapat hal ini sangatlah perlu untuk mempersiapkan secara mental kepada masyarakat agar mampu menghadapi kemungkinan yang bisa terjadi saat terjadi bencana. Hingga itu Fraksi Partai Golkar menerima dan menyetujui Ranperda ini di tetapkan menjadi Perda,”tandasnya.
