MANADO–Amarah publik meledak setelah deretan kecelakaan hingga korban jiwa akibat jalan rusak di Sulawesi Utara viral, memicu desakan keras agar pemerintah tak lagi “diam”.
Jalan berlubang di Sulawesi Utara kini tak sekadar masalah infrastruktur, tapi telah berubah menjadi ancaman nyata bagi nyawa manusia. Fakta ini mencuat dalam pembahasan Pansus LKPJ Gubernur 2025, Senin (20/4/2026), yang dipenuhi sorotan tajam terhadap kinerja penanganan jalan rusak.
Anggota Pansus, Jeane Laluyan, menyampaikan kemarahannya atas banyaknya keluhan masyarakat yang membanjiri media sosial. Ia menegaskan, kasus kecelakaan akibat jalan berlubang sudah tidak bisa dianggap sepele.
“Ada yang meninggal, ada yang luka parah. Ini bukan lagi soal kenyamanan, ini soal nyawa,” tegasnya.
Jeane menyoroti minimnya kehadiran langsung pejabat Dinas PUPR di lapangan. Menurutnya, kondisi ini memperlihatkan lemahnya respons terhadap persoalan yang dirasakan masyarakat setiap hari.
“Jangan hanya duduk di kantor. Turun lihat langsung kondisi jalan,” sindirnya.
Meski pemerintah berdalih soal keterbatasan anggaran, Jeane menegaskan alasan tersebut tidak bisa terus digunakan saat korban terus berjatuhan. Ia meminta tindakan cepat, bahkan jika hanya berupa perbaikan darurat.
“Kalau sudah ada korban, harus ada aksi. Jangan tunggu korban berikutnya,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Dinas PUPR Sulut menyatakan pihaknya tetap bekerja memperbaiki jalan secara bertahap dengan skala prioritas.
Namun bagi masyarakat, persoalan kewenangan antara jalan provinsi dan nasional bukan hal utama. Yang mereka tuntut sederhana: jalan yang aman dilalui.
Pansus pun menegaskan, momentum ini harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk bergerak lebih cepat dan responsif, sebelum jalan berlubang kembali memakan korban.(***)
