SUARASULUT COM,Ratahan — Mitigasi risiko sejak dini,fraksi partai Golkar melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) secara tegas menolak rencana Pemerintah Daerah untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp68 miliar kepada pihak ketiga, yaitu Bank SulutGo, yang direncanakan untuk pembiayaan dalam APBD Tahun 2026.
Sikap tegas fraksi Golkar saat menilai pinjaman ini sangat berisiko ditunjukan lewat aksi penolakan yang disampaikan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Jumat, 30 Oktober 2025.
Pinjaman besar dan sangat berisiko sehingga berpotensi membebani keuangan daerah dalam jangka panjang, dikhawatirkan akan menyulitkan Pemkab Mitra untuk membayar pokok dan bunga pinjaman pada tahun-tahun berikutnya, yakni 2027, 2028, 2029, dan 2030.
“Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, langkah pinjaman sangat tidak realistis. Kami khawatir nantinya ASN maupun perangkat desa yang akan menjadi korban karena tunjangan dan gaji mereka bisa saja dipotong untuk menutupi beban utang,” ujar Tonny Hendrik Lasut yang merupakan ketua DPD 2 Partai Golkar Mitra.
Kondisi Keuangan Daerah tergambar jelas dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, tercatat adanya defisit anggaran sebesar Rp47,425 miliar yang disebabkan oleh pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk menanggulangi defisit tersebut, Pemkab Mitra telah melakukan pemotongan pada beberapa pos penting, antara lain:
* Gaji dan Tunjangan: Rp6.578.593.784
* Tunjangan Kinerja Daerah (TKD): Rp29.823.658.487
* BPJS: Rp2.828.224.000
* Serta beberapa kegiatan vital lainnya.
Fraksi Golkar menekankan bahwa dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Minahasa Tenggara yang masih tergolong kecil, daerah dinilai tidak akan mampu menanggung beban pokok dan bunga pinjaman yang totalnya mencapai Rp68 miliar.
“PAD kita masih jauh dari ideal untuk membayar kewajiban sebesar itu. Sangat naif jika kita berharap bisa menutupi cicilan dan bunga tanpa mengorbankan belanja publik yang vital,” tutur THL.
Partai Golkar tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan kesejahteraan ASN serta perangkat desa tidak terganggu oleh kebijakan pinjaman berisiko tinggi ini.(***)
