Manado, Anggota DPRD Sulut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyinggung soal penanganan Ketimpangan sosial yang ada di Sulut saat ini.
Mengawali kesempatannya untuk bertanya, terlebih dahulu memberikan Apresiasi atas capain yang telah di paparkan oleh Kadis Darwin terkait kinerja PMD Sulut.
“Di tengah-tengah Prestasi yang di sampaikan tadi, walaupun dengan dana yang serba terbatas. Apalagi melihat dana 2026 ini Miris sebenarnya. Karena ada banyak program yang perlu di genjot, termasuk program dalam rangka menangani ketimpangan sosial yang ada di Sulawesi utara.” Ujar Henry Walukow, Selasa (28/10/2025).
Diingatkan kepada kadis bersama jajarannya bahwa dirinya adalah salah satu Anggota Dewan yang sangat kritis dalam pembahasan RKPD dan selalu memberikan masukan kepada Dinas PMD.
“Yang pertama mengenai Sulut masih mengoleksi desa Kumuh, ini kurang lebih masih ada satu koma sekian persen di Sulut. Kemudian, bagaimana menekan ketimpangan-ketimpangan sosial seperti Gelandangan, para pekerja seks komersial termasuk beberapa ketimpangan yang lain,”tegas Walukow kepada PMD Sulut.
Setelah itu Henry langsung pada pertanyaannya, “yang jadi pertanyaan saya, dengan anggaran yang minim seperti ini. Apa yang menjadi skala prioritas di tahun 2026?” Tanya Walukow sambil mengatakan bahwa di dalam komisi I sendiri saat itu ada salah satu Pimpinan Badan Anggaran dan beberapa anggota dewan yang masuk dalam badan anggaran.
“Apakah ada program skala prioritas yang mungkin belum tercover, atau belum terbudged dengan anggaran yang memadai? Tolong sampaikan kepada kami,” Kata Walukow memperjelas pertanyaannya sembari meminta kejelasan.