Boltara – Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang Mongondow Utara (PPMIBU) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Bolaang Mongondow Utara, Senin (8/9).
Dalam aksinya, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya terkait pengawasan laut.
Mereka mendesak agar pos pengawasan laut atau keberadaan petugas Polisi Air dan Udara (Polairud) ditempatkan secara permanen di wilayah Boltara.
Salah satu orator aksi, Rafiq Patingki, menegaskan bahwa praktik penangkapan ikan dengan bom yang marak di perairan Boltara merugikan ekosistem laut dan nelayan setempat. Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor utama persoalan tersebut.
“Kami menilai pengawasan laut di Boltara masih sangat lemah. Banyak oknum nelayan menggunakan bom ikan, sementara petugas yang seharusnya mengawasi tidak ada di tempat. Anggaran pengawasan yang ada di provinsi harus ditarik kembali ke Boltara agar lebih efektif,” ujarnya di tengah orasi.
Mahasiswa juga menuntut agar anggaran pengawasan laut yang selama ini dikelola di tingkat provinsi dapat dikembalikan ke daerah. Menurut mereka, pengelolaan di tingkat lokal akan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap pengawasan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Boltara, Sirajudin Lasena, menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
“Pemerintah daerah berkomitmen memperhatikan tuntutan yang disampaikan dan akan berupaya memperjuangkannya di tingkat provinsi,” kata Bupati.
Ia juga menambahkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kapolres Boltara terkait peningkatan pengawasan laut serta penempatan aparat di wilayah perairan.(***)