MINUT- Pihak kontraktor menduduki dan memasang “Police Line” di halaman SDN 2 dan SDN 3 Airmadidi kecamatan Airmadidi Minahasa Utara yang belum dibayarkan sejak tahun 2020.
Menurut Noldy Yohan Awuy sebagai Kordinator kegiatan aksi dan sebagai penerima kuasa dari kontraktor untuk memediasi penuntutan pembayaran hutang dari Pemkab Minut, merasa dibohongi atau ditipu Pemkab Minut.
“Kenapa kami tuduh Pemkab Minut pembohong, karena sejak tahun 2022 pihak Pemkab sendiri yang mengusulkan agar melakukan gugatan ke pengadilan supaya bisa ada dasar penganggaran, baik hasil mediasi atau putusan, tapi sayangnya Pemkab Minut melakukan perlawanan malahan saat ini sampai ke kasasi ketika Pemkab Minut kalah di Pengadilan Tinggi Manado, jadi ini jelas-jelas pembohongan,” kata Awuy dalam orasinya, Kamis,(07/08/2025).
Awuy juga menegaskan, selain dianggarkan tahun 2020, Pemkab Minut juga telah menganggarkan di tahun 2022 dan ada juga ditahun 2023 total yang belum dibayarkan Rp.1,4 Miliar.
“Yang jadi pertanyaan kemana dana tersebut, kami menduga dana-dana yang ditetapkan lewat APBD tahun 2022 dikorupsi,” terangnya.
Lanjut Awuy, kegiatan menduduki halaman sekolah sudah memberikan pemberitahuan ke Gubernur Sulut, Polda Sulut, Kejati Sulut, Badan Ombudsman Sulut, Polres Minut, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Negeri Minut, Kodim Bitung, DPRD Minahasa bahkan sudah mendapat perlindungan hukum dari kejari Minut.
“Slogan rakyatku keluargaku dari Bupati Minut sangat dikenal, tapi sayang tidak membayar hak masyarakat yang sudah bertahun-tahun,” kata Awuy.
Sementara itu, Frans Otta selaku kontraktor pekerjaan pemasangan paving mengatakan, aksi tersebut menuntut hak mereka untuk dibayarkan.
“Kami hanya menuntut hak kami, kami juga sudah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk pekerjaan proyek, tapi kami juga memohon maaf bagi siswa-siswa yang terganggu, begitu juga buat masyarakat sekitar,” kata Frans Otta.
Pantauan media ini, siswa-siswa SD N 2 Airmadidi sudah dipulangkan sejak pagi hari sebelum ada aksi dan dan SD N 3 diliburkan.
(FP)
