Manado, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) adakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, serta penyampaian perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna DPRD Sulut di laksanakan di ruang paripurna, Rabu (23/7/2025), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andy Silangen, didampingi wakil ketua dr. Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter, dan Stella Runtuwene.
Pada kesempatan ini juga Sekretaris Dewan (Sekwan) membacakan surat masuk.
Hadir pula Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dan Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkay, bersama jajaran Forkopimda dan anggota DPRD lainnya.
Gubernur Sulu dalam sambutannya menuturkan bahwa RPJMD menjadi arah baru pembangunan dan merupakan dokumen vital yang akan menjadi panduan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun program kerja dan anggaran ke depan.
“RPJMD ini disusun untuk lima tahun mendatang dan menjadi arah kebijakan pembangunan Sulut. Target pertumbuhan ekonomi kita pada 2025 diproyeksikan mencapai 5,62%, dengan fokus pada sektor pertanian, kehutanan, industri dan perdagangan,” ucapnya.
“Paripurna ini menjadi awal dari rangkaian pembahasan strategis yang akan menentukan arah pembangunan dan pengelolaan anggaran Sulawesi Utara lima tahun ke depan,” tambahnya.
“Adapun angka kemiskinan ekstrem menunjukkan penurunan yang signifikan secara Nasional, di angka 0,83%, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut yang kini berada pada level 75,68%,” terangnya.
Gubernur Sulut juga menyampaikan perubahan KUA dan PPAS APBD 2025 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden tentang efisiensi belanja negara.
“Skema awal Rp3,420 triliun kita sesuaikan menjadi Rp3,350 triliun. Efisiensi dan realokasi anggaran menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
“Efisiensi anggaran jadi prioritas,”tegasnya
Di tempat yang sama, Gubernur Sulut ajak untuk Berempati atas kebakaran kapal Barcelona V dan memberikan apresiasi kepada Nelayan.
Ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung proses evakuasi yang masih berlangsung oleh tim SAR.
Sementara untuk KUA-PPAS semua fraksi mendukung Ranperda untuk Disahkan.
Semua fraksi DPRD Sulut dalam pandangan umum mereka secara umum memberikan dukungan atas Ranperda RPJMD 2025–2029 serta perubahan KUA dan PPAS untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan lanjutan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).