Sangihe, SuaraSulut.com – Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, SE, MM, pada Senin (7/7/2025) secara resmi menerima Hasil Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara. Dalam acara yang digelar di Ruang Rapat Bupati itu, Michael Thungari menyampaikan rasa syukurnya atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih, menegaskan bahwa pencapaian ini adalah buah dari “dukungan para pimpinan partai politik.”
Penerimaan opini WTP ini, meskipun merupakan cerminan positif dari tata kelola keuangan, kini menempatkan tanggung jawab yang lebih besar di pundak Bupati Thungari untuk memastikan bahwa klaim “akuntabilitas dan transparansi” yang digaungkan tidak hanya berhenti pada laporan audit, tetapi juga benar-benar terimplementasi dalam praktik. Sebagai kepala daerah, sorotan publik akan tertuju pada langkah-langkah konkret Bupati dalam mendorong keterbukaan ini ke depan.
“Puji Tuhan, hasil pemeriksaan BPK sudah kita terima dan kita mendapat WTP,” ujar Bupati, menyoroti keberhasilan ini sebagai bagian dari komitmen pemerintahannya. Namun, tantangan sesungguhnya bagi Michael Thungari adalah bagaimana ia akan menerjemahkan standar administratif BPK menjadi kepercayaan publik yang lebih dalam. Opini WTP memang menunjukkan kepatuhan, tetapi pertanyaan tentang aksesibilitas informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana parpol masih menjadi pekerjaan rumah.
Lebih lanjut, Bupati juga menekankan komitmennya untuk menjaga “kondusifitas perpolitikan” dan memastikan pengelolaan bantuan keuangan partai politik “tetap berada dalam koridor yang transparan dan bertanggung jawab.” Penegasannya ini, yang disampaikan di hadapan perwakilan partai politik, bisa diartikan sebagai janji yang harus diemban oleh kepemimpinannya. Setelah suksesnya Pileg dan Pilkada 2024, harapan terhadap pengawasan ketat dan pembaharuan mekanisme pelaporan ada di tangan Bupati.
Acara penyerahan hasil audit ini, yang juga menjadi ajang konsolidasi, seharusnya menjadi pemicu bagi kepemimpinan Bupati Thungari untuk membawa Sangihe menuju era demokrasi yang tidak hanya “sehat dan berintegritas” di atas kertas, tetapi juga dalam praktik sehari-hari pengelolaan dana publik oleh partai politik. Opini WTP adalah sebuah titik awal, namun perjalanan Bupati dalam mengawal transparansi sejati di Bumi Tampungang Lawo baru saja dimulai.
(Erick Sahabat)
