Manado, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tergabung dalam Pansus LKPJ Gubernus tahun 2024 hadir saat pembahasan LKPJ bersama SKPD terkait, yang dilaksanakan diruang paripurna Gedung Cengkeh, kamis (10/4/2025).
Sangat menarik pembahasan terkait ASN yang di paparkan Kaban BKD. Hingga terkait realisasi anggaran ASN yang cukup besar yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tahun 2024 di pertanyakan Feramitha Mokodompit.
Mengapresiasi kinerja BKD karena sudah mampu menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN yang berbasis pada kompetensi ASN.
Capaian prestasi BKD dalam penerapan sistem merit dalam manajemen ASN adalah sebanyak 85% adalah hal yang baik. Namun masih banyak kendala yang dirasakan oleh BKD, salah satunya adalah menurunnya capaian kinerja pada rasio pegawai berpendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga Kesehatan) yaitu dari sebelumnya tahun 2024 sebesar 9,40% turun signifikan menjadi 0,76% pada tahun 2024’ ungkapnya”.
Disisi lain terjadi juga penurunan realisasi kinerja pada jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) yaitu dari tahun 2023 sebesar 7,46% turun drastis hingga 0,72% pada tahun 2024.
Sementara itu Srikandi Moncong Putih BMR ini menyikapi bahwa, Hal ini sangat disayangkan ditengah suksesnya penerapan Sistem Merit pada Manajemen ASN di Pemprov Sulut namun masih banyak ASN dengan permasalahan yang terjadi.
Lebih jauh dirinya menegaskan bahwa ini menjadi tantangan kita pemerintah provinsi (Pemprov) sulut dalam hal ini BKD, agar kedepannya dapat memberikan evaluasi.
“Kiranya BKD Sulut dapat meningkatkan minat pegawai untuk mau mengikuti pelatihan bersertifikasi, mau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, dan kemudian dilakukan akselerasi agar dapat memberikan semangat pelatihan kedepannya bagi para ASN-ASN ini.
Feramitha juga menambahkan pendidikan lanjut pada strata 2 dan strata 3 perlu dianggarkan kembali atau bahkan ditingkatkan, jumlah ASN di lingkup pemprov sulawesi utara banyak yang lulusan strata 2 dan 3 agar dapat mengisi jabatan-jabatan strategis lainnya dan sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan kompetensi kedepan.
