Sangihe, SuaraSulut.com — Dalam rangka memperkuat kualitas pengawasan dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan pada Rabu, 25 September 2024. Acara ini berlangsung di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati dan mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.
Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, Albert Huppy Wounde, dalam sambutannya menekankan pentingnya kerja sama dalam menjaga akuntabilitas dan mencegah korupsi. Beliau menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Alumni Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) Indonesia Corruption Watch (ICW), yang bekerja sama dengan Lintas Utara Institute dan Yayasan Nurani Minaesa, sebagai penyelenggara acara.
“Kami berharap melalui kegiatan ini, setiap peserta akan lebih paham terhadap regulasi dan proses pengadaan barang dan jasa, serta semakin terampil dalam mengidentifikasi tantangan dan solusi untuk permasalahan yang mungkin muncul,” ungkap Wounde dengan penuh harapan. Ia menambahkan bahwa pengadaan barang dan jasa ini berlandaskan pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, yang merupakan amandemen dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.
FGD ini bukan sekadar sesi diskusi teknis, melainkan sebuah wadah untuk memperdalam wawasan dan membangun jejaring antarpeserta, baik dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa pengawasan di lingkungan pemerintah daerah semakin kokoh dan transparan,” tambah Wounde.
Narasumber dari berbagai lembaga, termasuk ICW dan pemerintah, memberikan materi yang komprehensif mengenai seluk-beluk pengadaan barang dan jasa, serta mekanisme pengawasannya. Hadir juga beberapa tokoh penting yang turut menyukseskan acara ini, seperti Wakil Kepala Polres Sangihe Kompol Alfrets Tatuwo, Kasubagbin Kejaksaan Negeri Sangihe Hence Kakotira, dan Koordinator Divisi Politik ICW Egy Pratama.
Dalam suasana yang penuh semangat kebersamaan, para peserta tidak hanya mendengarkan, tetapi aktif berdiskusi untuk bersama-sama menciptakan sistem pengawasan yang lebih baik. Acara ini menumbuhkan harapan baru bahwa transparansi dan integritas dapat dijaga melalui kolaborasi lintas lembaga.
FGD ini menjadi bukti bahwa dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat, masa depan yang lebih transparan dan akuntabel bukan hanya impian, tetapi tujuan yang dapat dicapai bersama. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan pengadaan barang dan jasa yang lebih baik dan terbebas dari praktik-praktik korupsi, dengan membuka ruang dialog yang inklusif.
(Erick Sahabat)