Sulut, Ketua KPU Provinsi Sulut menutup Rapat koordinasi PERSIAPAN PRODUKTIF, PENGELOLAAN DAN PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 TAHAP I SERTA PENGELOLAAN LOGISTIK EKS PEMILU 2024, di Hotel Grand Whiz Megamas.
Dalam sambutannya mengatakan, pertama-tama yang harus kita harus lakukan adalah monitoring, dan di sampaikan ke Bawaslu sudah ada lima (5) perusahaan yang kontrak, dan dua (2) perusahaan masih tanda tangan MOU.
“Harus membuat surat ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan teman-teman di Bawaslu Kabupaten/Kota, bisa juga menyampaikan ke kami KPU Provinsi Sulut, dan nanti akan dikoordinasi oleh kami di provinsi supaya memang kalau bisa sama-sama kita ke sana,” ucapnya, Minggu (8/9/2024).
“Karena ini terpusat untuk kita kunjungi atau melakukan monitoring, hampir 38 Provinsi se Indonesia yang akan datang. Biar nanti di sana kita punya waktu untuk berkoordinasi kepada 5 perusahaan. satu perusahaan menangani dua pengadaan logistik kotak suara dan bilik suara berada di surabaya, dan 3 perusahaan penyedia segel di Tanggerang Banten, Kabel Ties di Kemayoran Jakarta Pusat, dan Tinta berada di Jakarta Barat,” sambungnya.
Dirinya pun menyampaikan, untuk itu perlu kita kontrol agar proses yang akan dijalankan ini bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Kita harus koordinasi juga kalau kotak bilik suara kapan kita bisa mulai, dan ini akan seperti dulu waktu Pemilu.
“Mudah-mudahan proses ini yang pertama bisa lancar-lancar,” harap Kenly Poluan.
Ketua KPU Sulut menambahkan, kendala-kendala yang akan datang kalau gudangnya kecil pasti ada penumpukkan. Jika ada penambahan gudang di sampaikan ke kami.
“Bagi yang gudangnya kecil dan saat mau kerja jadi susah, silahkan disiapkan penyimpanan tambahan gudang lagi yang tempat bekerjanya bisa leluasa dan itu harus dari sekarang. Mengingat hanya 31 hari kerja, sejak tanggal 3 September, bisa saja minggu depan sudah ada distribusinya karena lewat pesawat,” tegasnya.
Mudah-mudahan teman-teman dalam mengolah kegiatan ini secara lebih baik dan kami yakin bisa lebih minimalis dari Pemilu.
“kadang-kadang itu yang jadi masalah di luar pekerjaan teknis hal-hal yang sifatnya non teknis yang bisa diselesaikan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita hadapi di pemilu 2024,” pungkasnya.