PALU- Operasi Madago Raya yang sebelumnya bernama Operasi Tinombala merupakan operasi gabungan yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menangkap anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pendukung teroris ISIS pada tahun 2016.
Sejak awal tahun 2021, Operasi Tinombala berganti nama sandi menjadi Operasi Madago Raya. Operasi pengejaran DPO MIT sebelumnya diberi kode Operasi Tinombala sejak tahun 2014.
Mengenai makna Madago Raya, menurut warga asli Pamona, Kabupaten Poso, maknanya adalah baik atau baik hati.
Sejak Operasi Madago Raya berlangsung, dampak positif yang ditimbulkan antara lain terciptanya situasi keamanan di wilayah bekas konflik Kabupaten Poso, yang kemudian puluhan eks simpatisan Jemaah Islamiyah (JI) di Poso bersumpah setia kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pada Rabu (12/6/2024).
Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienartono dalam siaran persnya, Rabu (3/7/2024) mengungkapkan Operasi Madago Raya akan diperpanjang, hal ini sesuai Surat Telegram Kapolda Sulteng Nomor: Sprin/226/OPS.1.3/2024 tanggal 29 Juni 2024 tentang Penyelenggaraan Satgas Madago Raya tahap III.
Operasi akan Kembali dimulai pada 1 Juli hingga 30 September 2024 dengan melibatkan 253 personel, meliputi 238 personel Polda Sulteng dan 15 personel TNI.
“Satgas Operasi Madago Raya akan fokus pada kegiatan preventif dan preventif, yakni dengan mencegah tumbuh dan berkembangnya radikalisme dan intoleransi di wilayah Sulawesi Tengah,” jelasnya.
Perpanjangan Operasi Madago Raya merupakan upaya Polri menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sulawesi Tengah.
“Dengan diperpanjangnya Operasi Madago Raya diharapkan dapat membantu mencegah tumbuh dan berkembangnya radikalisme dan intoleransi di wilayah Sulawesi Tengah,” kata Kombes Pol. Djoko Wienartono.
Ia juga menambahkan, masyarakat diharapkan mendukung upaya Satgas Madago Raya dalam mencegah radikalisme dan intoleransi di wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Touna, Kabupaten Parimo, dan Kabupaten Sigi.
“Tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan masyarakat sangat penting dalam upaya mencegah tumbuh dan berkembangnya paham radikalisme dan intoleransi di wilayah Sulteng,” tutupnya. (*Rasdapos)