Sangihe, SuaraSulut.com — Menjelang berakhirnya masa tugas sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, dr. Rinny Tamuntuan terus berupaya keras memperjuangkan kepentingan masyarakat Sangihe dengan intensif melakukan lobi ke pemerintah pusat. Upaya ini dibuktikan setelah menyelesaikan tugas pertanggungjawaban periode akhir kepemimpinannya di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Jumat, 17 Mei 2024. Secara maraton, Tamuntuan melakukan audiensi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Kementerian Perhubungan.
Dalam pertemuannya dengan Kementerian ATR, Pj Bupati Sangihe bertemu dengan Direktur Bina Perencanaan Daerah Wilayah 1, Drs. Pelopor M.Eng, Sc. Diskusi tersebut membahas berbagai persoalan wilayah perbatasan. Pada kesempatan ini, Tamuntuan menyerahkan dokumen materi teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perbatasan negara. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan di kawasan perbatasan serta meningkatkan pelayanan pertahanan dan keamanan negara yang mendukung pengembangan wilayah perbatasan.
Selanjutnya, di Kementerian Perhubungan, Tamuntuan diterima oleh Direktur Lalu Lintas Perhubungan Laut, Bapak Hendrik Ginting. Pada pertemuan ini, beberapa usulan penting disampaikan, antara lain:
Peningkatan status Pelabuhan Tahuna menjadi Pelabuhan Ekspor-Impor.
Peningkatan fasilitas bongkar muat, termasuk kendaraan tronton dan crane darat, untuk mendukung kegiatan tol laut.
Dukungan BBM solar subsidi terhadap armada pelayaran.
Percepatan status armada pelayaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Dalam kunjungan ini, Pj Bupati Rinny Tamuntuan didampingi oleh Asisten I, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Kepala Dinas Perhubungan.
Komitmen Tamuntuan untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga akhir masa jabatannya menunjukkan semangat pantang menyerahnya demi kemajuan daerah. Upaya ini diharapkan membawa dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sangihe.
Dalam keterangan resmi Pj Bupati Rinny Tamuntuan, Bupsti perempuan pertama di Tanah Tampungang Lawo itu tidak pernah kendor dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Setiap langkah yang kami ambil, termasuk audiensi dengan kementerian, adalah demi memastikan Sangihe mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak dari pemerintah pusat. Saya berharap, upaya ini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sangihe. Bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, kami berkomitmen untuk terus bekerja keras hingga akhir masa jabatan demi kemajuan dan kesejahteraan daerah yang kita cintai ini.” tegasnya
(Erick Sahabat)
