KOTAMOBAGU – Kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) tahun anggaran 2021 dan bantuan peralatan vokasi pada BLKK tahun anggaran 2022 di Desa Bulud, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), terus bergulir dengan pemberian keterangan terbaru dari Kasat Reskrim Polres Kotamobagu, IPTU Anugrah Ari Pratama, STrK, SIK.
Menurut keterangan yang diberikan, hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp.801.730.244.93.
Jumlah tersebut merupakan total loss dari anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk proyek tersebut.
“Kami selaku penyidik meminta pihak auditor BPKP untuk melakukan audit, dan berdasarkan temuan audit PKKN dari BPKP, kerugian negara sebesar Rp.801.730.244.93,” ujar Kasat Reskrim, IPTU Anugrah Ari Pratama, Jumat (19/01/2024).
Dalam penanganan kasus ini, Satuan Reskrim Polres Kotamobagu telah mengambil langkah selanjutnya dengan mengirimkan surat permintaan gelar perkara ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Sulawesi Utara.
Tujuan dari gelar perkara ini adalah untuk menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini dan akan dinaikkan statusnya sebagai tersangka.
“Dengan adanya permasalahan ini, kami telah mengirimkan surat permintaan gelar perkara ke Direktorat Reskrimsus Polda Sulut. Langkah ini diambil untuk menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini dan akan dinaikkan statusnya sebagai tersangka,” tambah Kasat Reskrim.
Kasus ini mendapat sorotan publik karena proyek tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Masyarakat diminta agar bersabar menunggu hasil penyidikan dan proses hukum yang sedang berjalan.
Pihak berwenang berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku demi keadilan dan transparansi. (guf)