Manado, Ketua komisi IX DPR RI melaksanakan Sosialisasi gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) promotiv Faktor Resiko penyakit tidak menular (PTM) DAERAH TERPILIH, di kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Minggu (26/11/2023).
Dalam sambutannya Felly Runtuwene mengatakan sosialisasi ini sudah di laksanakan di hampir seluruh wilayah Sulut. Pentingnya memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar bisa menjaga kesehatan mereka.
“Karena kita tau bersama beban negara untuk menyembuhkan penyakit yang di derita masyarakat itu sendiri,” ucapnya.
“Untuk itu dari pemerintah ingin sekali bagaimana masyarakat itu tidak di hilir. Artinya masyarakat bisa menjaga kesehatan dari hulu ke hilir, mulai dari pola makan sampai memilih bahan pangan untuk di konsumsi, berolahraga, jaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan serta bisa sering memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan yang paling penting Point utamanya masyarakat bisa sehat dan bahagia,” sambungnya.
Lebih jauh ketikan di tanya terkait masalah nasional terkait urusan stunting, Felly Runtuwene menerangkan bahwa, stunting itu sendiri bukan juga di derita oleh masyarakat yang kurang mampu, tetapi banyak juga di dapati pada masyarakat yang mampu taraf kehidupannya.
“Mengapa demikian, karena banyak juga masyarakat yang tidak memahami pola asuh, di mana tuhan telah percayakan kepada mereka untuk mempunyai anak tapi kurang tanggung jawab. Karena Anak-anak ini bukan hanya sekedar di lahirkan, harus juga di jaga dan rawat dengn memberikan asupan gizi yang cukup,” jelasnya.
Semua seperti apa yang di sampaikan tadi ada kaitan eratnya. Di mana masyarakat harus memeriksa kehamilan bahkan screning dari pasangan yang berkeinginan punya anak.
“Dari pasangan ini di pastikan dulu tidak ada infeksi, agar anak yang di janin ini betul-betul sehat,” tandasnya.
Untuk di ketahui, terkait apa yang saya sampaikan ini juga bisa menjadi tanggung jawab bersama memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mulai dari tingkatan pusat sampai ke kelurahan, desa, dan RT RW.
Karena anggaran yang sudah di anggarkan DPR RI mulai dari DAK, DAU, kesemuanya untuk kepentingan masyarakat yang ada di NKRI dan semaksimalkan mungkin anggaran-angaran tersebut tepat sasaran, ada tanggung jawab masing-masing mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(Ahmad)
