Sulut, Pemerintah terus meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan konektivitas antar wilayah diperlukan agar mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih efisien.
Dengan konektivitas yang semakin lancar akan membantu proses percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Sementara untuk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut sedang mengusulkan ke Kementrian PUPR Pusat terkait jalan daerah yang akan di tangani BPJN Sulut.
Hendro Satrio mengatakan, kalau pemerintah daerah tidak mampu membiayai penanganan jalannya maka bisa di minta ke pemerintah pusat untuk di tangani.
“Impres daerah No 3 Tahun 2023 terbitnya bulan Februari 2023 tentang percepatan konektifitas jalan daerah,” ucap Kabalai BPJN Sulut saat di temui suarasulut.com di ruang kerjanya, Senin (22/5/2023).
Lanjutnya, untuk saat ini sudah banyak usulan ke BPJN Sulut jalan dari pemerintah daerah untuk di tangani pemerintah pusat.
“Saat ini Balai Jalan Nasional Pusat sedang melakukan pembahasan mana saja yang akan di tangani termasuk anggarannya, ” terangnya.
Lebih jauh Hendro Satrio mengungkapkan, untuk di daerah provinsi sulut, hampir semua daerah 15 Kabupaten-Kota mengusulkan, sampai daerah kepulauan dan perbatasan.
“Kalau jalan kabupaten yang mengusulkan bupatinya, kalau jalan kota yang mengusulkan walikota, kalau jalan provinsi yang mengusulkan gubernur sesuai dengan status kewenangan jalannya,” ungkapnya
Jadi tidak seperti yang lalu harus di tingkatkan dulu status jalannya. Impres daerah ini adalah hal yang baru.
“Contohnya kayak yang akan di tangani di daerah lampung yang lagi viral waktu Predisen RI datang berkunjung, ” tandas Kabalai BPJN Sulut Hendro Satrio yang di kenal ramah dengan seluruh wartawan yang ada di Sulut, yang begitu penuh keterbukaan dalam memberikan informasi.
(**)
