Penulis: Frangky Pungus
Minut- Terus menjadi pertanyaan masyarakat Minut dan desakan pemilihan hukum tua di Minahasa Utara bagaikan bola panas, penyebabnya, pemkab Minut sendiri yang mengusulkan anggaran dan sudah dibahas begitu panjang dan mengeluarkan anggaran yang cukup besar, tapi hingga saat ini belum ada kepastian pemilihan hukum tua apakah akan dilaksanakan tahun ini atau ditunda.
William Luntungan aktivis Minut angkat suara, menurutnya, jika pemkab belum melakukan tahapan-tahapan mengenai pilhut, pimpinan DPRD harus tegas, karena anggaran pilhut diusulkan Pemkab dan di setujui DPRD. “Kalo pimpinan DPRD Minut tidak ambil sikap mengenai pilhut yang belum ada tanda-tanda, berarti pimpinan DPRD sama dengan Pemkab, tidak peduli kepentingan rakyat, seharusnya pimpinan DPRD memanggil dinas terkait, karena ini kepentingan rakyat dan telah dianggarkan dengan uang rakyat.” Kata Luntungan, Jumat,(19/05/23).
Sebelumnya ketua partai Demokrat Minahasa Utara Stendy S Rondonuwu terus-menerus mempertanyakan Pemkab Minut belum mengagendakan dan mengsosialisasikan tahapan-tahapan pilhut yang telah dianggarkan Rp.1,6 Miliar di APBD tahun 2023, begitu juga Husen Tuahuns, staf khusus Gubernur Sulut dan tokoh masyarakat Minut yang menyatakan jika Pemkab tidak melakukan pilhut ditahun ini merupakan kesalahan besar dan Pemkab dianggap gagal.***
