Manado – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai Instansi Vertikal di daerah, salah satu tugas utamanya adalah membantu Pemerintahan Daerah di dalam Pembangunan Hukum. Yang mana selama ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara telah melakukan kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak khususnya dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota dalam pembentukan Produk Hukum Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
Guna meningkatkan sinergitas tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara melalui Bidang Hukum menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Dengan Instansi Terkait di Daerah Sebagai Pengantar Dalam Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah pada hari ini (22/02).
Acara yang dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy Hendra Pakpahan mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun ini menghadirkan Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Felix Lalombombuida.
Pada sambutannya Rudy Hendra Pakpahan menyampaikan di Tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara telah melaksanakan kegiatan Harmonisasi sebanyak 184 Produk Hukum Daerah, serta 29 di awal tahun 2023 ini.
“Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah beserta DPRD baik itu Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak saja hanya dibatasi dalam bidang pembentukan hukum, namun dapat juga dibidang lainnya sesuai Tugas, Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yaitu Keimigrasian, Pemasyarakatan, Kekayaan Intelektual dan Hak Asasi Manusia, dan kegiatan lainnya yang dapat memberikan manfaat baik bagi pemerintah daerah dan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.” pungkas Rudy Hendra Pakpahan.(wal/*)
