Sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, dr. Rinny Tamuntuan terus menunjukan eksistensinya pasca dipercayakan sebagai pimpinan daerah Tampungang Lawo (Sangihe dalam bahasa daerah), salah satu Kabupaten Kepulauan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berada paling luar, terjauh dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina.
Memasuki bulan ke enam pasca dilantik, tepatnya tanggal 6 Oktober 2022, Pj Bupati perempuan pertama di Sangihe ini langsung gerak cepat menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Republik Indonesia (RI) di Ibukota Jakarta.
Kunjungan Rinny Tamuntuan ke Ibukota negara tersebut dalam rangka melaksanakan audiensi dengan Direktur Sumber daya air , yang diwakili oleh R. Nuzulina Ilmiaty Ismail, S.T, M.T , Kasubag III Direktorat Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya, Kementerian PUPR RI.
Pada audiensi tersebut, Pj Rinny Tamuntuan membahas terkait Pengusulan Pembangunan Pengamanan dan Pengendali Banjir di kab. Kepulauan Sangihe. Tamuntuan menjelaskan bahwa ada dua lokasi usulan pembangunan tanggul di kepulauan Sangihe, yaitu Tanggul Pantai Kalasuge dan Tanggul Pantai Pananekeng.
Dipaparkan Tamuntuan bahwa Tanggul Pantai Kalasuge dan Pananekeng pada saat ini mengalami abrasi dikarenakan ombak besar disaat air laut pasang dan mencapai 10 – 20 Meter serta pada tebing pantai mengalami longsor kecil yang mengancam ruas jalan nasional, pemukiman penduduk dan mengancam sarana Terminal Stasiun Kabel Bawah Laut Palapa Ring.
“Pada dasarnya Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat, khususnya Direktorat Sumber Daya Air untuk memenuhi usulan pembangunan tanggul pengaman,” ungkap Tamuntuan
Tak berhenti sampai disitu saja, Rinny Tamuntuan bersama rombongan melanjutkan agenda kerja di Ibukota negara dengan menyambangi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kementerian ATR/BPN RI), tepatnya di Direktorat Jenderal (Ditjen Tata Ruang) dalam rangka Koordinasi dan Bahan/Informasi dengan Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional yang membahas tentang Permasalahan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna dan RDTR, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Marore.
Pertemuan tersebut di terima langsung oleh Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Drs. Pelopor M.Eng. Sc bersama Staf.
Pada kesempatan tersebut, dr. Rinny Tamuntuan menjelaskan beberapa hal secara spesifik yaitu masalah Penetapan RDTR PKSN Tahuna dan RDTR PLBN Marore. Hal tersebut akan menjadi bahan masukan dalam proses Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta salah satu bahan Pelaporan Capaian Aksi Pemberantas Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022 kepada komisi pemberantas Korupsi (KPK) terkait dengan aspek penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha yang Transparan, Profesional, Prudent, Berintegritas, Berbasis Penataan Ruang sesuai regulasi Daerah.
“Kami juga mengusulkan kepada Direktur perencanaan Tata Ruang Nasional, untuk Kepulauan Sangihe Tentang Fasilitas/bantuan yang dapat di berikan oleh kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kualitas Penataan Ruang di Wilayah Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe,” ujar Rinny Tamuntuan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Drs. Pelopor M.Eng. Sc merespon baik dengan apa yang disampaikan oleh Pj. Bupati Kepulauan Sangihe, Direktur menjelaskan terkait hal tersebut, Proses Penetapannya Tertunda dikarenakan Recofusing Anggaran akibat Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).
“Namun akan di upayakan dapat di lanjutkan Tahun 2023 dengan memanfaatkan dana sisa hasil tender jika dimungkinkan.
Selain Itu kami siap memfasilitasi Proses Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Bimtek dan Konsultasi,” kata Direktur Pelopor
Pada Senin, 17 Oktober 2022, didampingi Kepala Dinas (Kadis) PUPR Daerah Kepulauan Sangihe, Angelin Sasiang, dr. Rinny Tamuntuan melakukan pertemuan dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Ir. Bastari M.Eng, dalam rangka tindak lanjut hasil audiens dengan Kementerian PUPR Ditjen Sumber Daya Air Jakarta, 06 Oktober 2022 Lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Tamuntuan mengecek dan mengkoordinasikan kesiapan Balai Sungai Sulawesi I dalam hal Memfasilitasi Usulan Perencanaan/Desain Terkait Pembangunan Tanggul yang sudah di buat oleh Pemda Sangihe.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada Kepala Balai Sungai atas Antisipasi Tanggap Darurat (Pemasangan Bolder) di Kabupaten Kepulauan Sangihe Khususnya di Lokasi abrasi Pantai Kalasuge dan Pananekeng, yang notabenennya membuat Abrasi Pantai Berkurang”, ungkap Tamuntuan.
Sementara itu Kepala Balai sungai Ir. Bastari, M.Eng mengapresiasi atas kerja keras yang di lakukan oleh Penjabat Bupati Sangihe .
“Khusnya untuk Penanganan Atas 2 lokasi Pantai yang Terkena Abrasi akibat ombak Pasang. Hal Tersebut Sedang diproses, dan menunggu Tindak lanjut atas Usulan perencanaan tersebut”, ungkap Bastari.
Selanjutnya Tamuntuan bergerak menuju ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulut. Dimana upaya ini dilakukan dalam rangka malakukan Koordinasi. Kedatangan Penjabat Bupati diterima langsung oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Hendro Satrio Muhammad Kamaludin , ST, MT
“Tujuan Ke Balai Jalan Nasional yaitu menyangkut beberapa permasalahan Jalan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tentunya yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah Pusat, dalam hal ini balai jalan nasional, ada beberapa lokasi dalam keadaan darurat yang terjadi abrasi di pantai, sehingga membuat Jalan rusak, kira-kira 10 meter ke Badan Jalan”, jelas istri tercinta Ketua DPRD Sulut Fransiscus A Silangen ini.
Sementara itu Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Hendro Satrio Muhammad Kamaludin , ST, MT, menjelaskan bahwa kesiapan dalam penanganan darurat dan juga Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahun 2023 mendapat alokasi dana untuk kegiatan sebanyak 35 miliar rupiah.
“Ada dana sekira Rp 35 miliar yang nantinya dikucurkan ke Sangihe Tahun Anggaran (TA) 2023 mendatang untuk pembangunan jalan”, ungkap Kamaludin.
Tidak sampai disitu secara marathon Tamuntuan bergegas lanjut ke balai pelaksana penyediaan Perumahan Sulawesi I Kementerian PUPR Ditjen Perumahan, Penjabat Bupati Bersama Kadis PUPR melakukan Pertemuan dengan Kepala Balai P2P Sulawesi I, Recky Walter Lahope, S.T. M.T.
Penjabat Bupati Sangihe meminta Kepada Balai P2P Sulawesi I untuk berpartisipasi dalam Kegiatan Mensukseskan Pariwisata yang ada di Kepulauan Sangihe.
“Dalam hal ini, ada 11 desa Wisata yang di targetkan oleh Pemda Sangihe, dan Juga Partisipai Berupa Hom Stay Untuk Desa-desa Wisata, agar Bisa di fasilitasi untuk Program Khusus Tersebut,” pinta Tamuntuan.
Kepala Balai P2P Sulawesi I, Recky Walter Lahope, S.T. M.T mengapresiasi atas apa yang disampaikan oleh Penjabat Bupati untuk Pemda Sangihe, dalam hal ini akan di tindak lanjuti terkait permintaan Penjabat Bupati tersebut.
(Advetorial)