Manado, Ketidak hadiran ketiga unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Anggaran Pendapan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023, di gedung DPRD Sulut menjadi perhatian khalayak umum yang hadir.
Menyikapi akan hal itu Amir Liputo angkat bicara di mana ketidak hadiran ketiga pimpinan DPRD Sulut tadi tidak masalah. Karena pimpinan ini bersifat kolektif kolegial.
“Dalam pengambilan keputusan minimal di hadiri setengah tambah satu daripada anggota DPRD Sulut, dan tadi sudah 24 Orang anggota yang hadir berarti sudah memenuhi tata tertib DPRD Sulut,” ungkap sekretaris komisi III Hi. Amir Liputo usai paripurna di ruang kerjanya, Selasa (9/8/2022).
Lanjutnya, kamipun mengdengar tadi bahwa Pak Victor Mailangkay lagi kurang sehat, kemudian Pak James Arthur Kojongian (JAK) Orangtuanya lagi menghadapi operasi, dan sementara Pak Billy Lombok ada acara gereja.
“Jadi ini faktor tidak hadir bukan karena kesengajaan tapi ada halangan yang mungkin tidak bisa di tinggalkan. Disamping itu bicara regulasi tidak ada masalah karena memenuhi quorum,” jelasnya.
Kecuali empat pimpinan tidak ada, dan kalaupun dalam hal mendesak rapat paripurna bisa di pimpin oleh salah satu orang anggota atas kesepakatan bersama. Karena tidak boleh agenda yang sudah disepakati kemudian tidak jalan.
“Di sini kan ada Banmus dan sudah menyepakati hari dan tanggal sekian di jadwalkan paripurna, dan ketika unsur pimpinan ketua fraksi NasDem Nick A Lomban hadir, ketua fraksi Demokrat Hendry Walukouw hadir , ketua fraksi Golkar Raski Mokodompit hadir ketiga ketua fraksinya ada jadi no problem,” pungkasnya.
(Ahmad)