SUARASULUT.COM,MANADO—Bertajuk Layanan Hubungan Media, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulut menggelar Media Gathering, Jumat (25/06/2021). Kegiatan ini dihadiri 60 peserta perwakilan media
Kadis Kominfo Sulut Christian Talumepa, dalam sambutannya dibacakan Kabid Kominfo Dra Ivonne Kawatu mengatakan, tujuan Media Gathering, memotivasi wartawan agar informasi disajikan berbobot.
Kadis mengapresiasi semua pihak hingga kegiatan Media Gathering bisa terlaksana, meski dalam suasana pandemi, namun hubungan antara pemerintah dan Media tetap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan.
Menurut Talumepa dalam sambutannya, Pemerintah Provinsi Sulut menyadari pentingnya peran para wartawan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, terkait pengambilan kebijakan untuk menjadikan Sulut makin hebat.
“Wartawan sebagai garis depan mitra pemerintah dalam penyajian informasi berbobot, maka sangat dibutuhkan insan pers cerdas dewasa ini,” aku Talumepa.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulut, Drs Voucke Lontaan sebagai narasumber mengatakan tugas dan tanggungjawab wartawan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Lontaan mengajak wartawan tetap menjalankan tugas jurnalistik dengan benar, terutama dalam penyajian informasi yang berimbang.
Sementara Andre Mongdong, Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Utara, memgatakan era keterbukaan saat ini lahir dari proses Reformasi 1998.
Proses ini melahirkan era baru, era keterbukaan yang dinikmati saat ini. Proses ini sudah masuk dalam proses digitalisasi saat itu (melalui milis).
“Saat ini kita masuk revolusi digital, revolusi informasi. Revolusi Industri 4.0. Informasi cepat di tangan,” kata Andre.
Ia pun menyentil jurnalistik konvensional yang butuh adaptasi akibat hadirnya Media Online.
“Hanya saja dengan hadirnya Citizen jurnalistic melalui Media sosial perlu kita lawan melalui kerja-kerja jurnalis dengan tetap menerapkan Kode Etik Jurnalis untuk melawan hoaks,” kata Andre.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran Komisi Informasi Publik yang dilindungi UU, maka kerja wartawan juga ikut terbantu dalam memperoleh informasi terkait program pembangunan, dimana sumber dananya berasal dari pemerintah (APBN, APBD) dan masyarakat.(wal)
peserta perwakilan media
Kadis Kominfo Sulut Christian Talumepa, dalam sambutannya dibacakan Kabid Kominfo Dra Ivonne Kawatu mengatakan, tujuan Media Gathering, memotivasi wartawan agar informasi disajikan berbobot.
Kadis mengapresiasi semua pihak hingga kegiatan Media Gathering bisa terlaksana, meski dalam suasana pandemi, namun hubungan antara pemerintah dan Media tetap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan.
Menurut Talumepa dalam sambutannya, Pemerintah Provinsi Sulut menyadari pentingnya peran para wartawan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, terkait pengambilan kebijakan untuk menjadikan Sulut makin hebat.
“Wartawan sebagai garis depan mitra pemerintah dalam penyajian informasi berbobot, maka sangat dibutuhkan insan pers cerdas dewasa ini,” aku Talumepa.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulut, Drs Voucke Lontaan sebagai narasumber mengatakan tugas dan tanggungjawab wartawan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Lontaan mengajak wartawan tetap menjalankan tugas jurnalistik dengan benar, terutama dalam penyajian informasi yang berimbang.
Sementara Andre Mongdong, Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Utara, memgatakan era keterbukaan saat ini lahir dari proses Reformasi 1998.
Proses ini melahirkan era baru, era keterbukaan yang dinikmati saat ini. Proses ini sudah masuk dalam proses digitalisasi saat itu (melalui milis).
“Saat ini kita masuk revolusi digital, revolusi informasi. Revolusi Industri 4.0. Informasi cepat di tangan,” kata Andre.
Ia pun menyentil jurnalistik konvensional yang butuh adaptasi akibat hadirnya Media Online.
“Hanya saja dengan hadirnya Citizen jurnalistic melalui Media sosial perlu kita lawan melalui kerja-kerja jurnalis dengan tetap menerapkan Kode Etik Jurnalis untuk melawan hoaks,” kata Andre.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran Komisi Informasi Publik yang dilindungi UU, maka kerja wartawan juga ikut terbantu dalam memperoleh informasi terkait program pembangunan, dimana sumber dananya berasal dari pemerintah (APBN, APBD) dan masyarakat.(wal)
.COM,MANADO—Bertajuk Layanan Hubungan Media, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Sta Daerah Provinsi Sulut menggelar Media Gathering, Jumat (25/06/2021). Kegiatan ini dihadiri 60 peserta perwakilan media
Kadis Kominfo Sulut Christian Talumepa, dalam sambutannya dibacakan Kabid Kominfo Dra Ivonne Kawatu mengatakan, tujuan Media Gathering, memotivasi wartawan agar informasi disajikan berbobot.
Kadis mengapresiasi semua pihak hingga kegiatan Media Gathering bisa terlaksana, meski dalam suasana pandemi, namun hubungan antara pemerintah dan Media tetap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan.
Menurut Talumepa dalam sambutannya, Pemerintah Provinsi Sulut menyadari pentingnya peran para wartawan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, terkait pengambilan kebijakan untuk menjadikan Sulut makin hebat.
“Wartawan sebagai garis depan mitra pemerintah dalam penyajian informasi berbobot, maka sangat dibutuhkan insan pers cerdas dewasa ini,” aku Talumepa.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulut, Drs Voucke Lontaan sebagai narasumber mengatakan tugas dan tanggungjawab wartawan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Lontaan mengajak wartawan tetap menjalankan tugas jurnalistik dengan benar, terutama dalam penyajian informasi yang berimbang.
Sementara Andre Mongdong, Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Utara, memgatakan era keterbukaan saat ini lahir dari proses Reformasi 1998.
Proses ini melahirkan era baru, era keterbukaan yang dinikmati saat ini. Proses ini sudah masuk dalam proses digitalisasi saat itu (melalui milis).
“Saat ini kita masuk revolusi digital, revolusi informasi. Revolusi Industri 4.0. Informasi cepat di tangan,” kata Andre.
Ia pun menyentil jurnalistik konvensional yang butuh adaptasi akibat hadirnya Media Online.
“Hanya saja dengan hadirnya Citizen jurnalistic melalui Media sosial perlu kita lawan melalui kerja-kerja jurnalis dengan tetap menerapkan Kode Etik Jurnalis untuk melawan hoaks,” kata Andre.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran Komisi Informasi Publik yang dilindungi UU, maka kerja wartawan juga ikut terbantu dalam memperoleh informasi terkait program pembangunan, dimana sumber dananya berasal dari pemerintah (APBN, APBD) dan masyarakat.(wal)
