Bawaslu Provinsi Sulut Yakin Pilkada Bakal Aman Dari Covid-19

oleh -49 views

SUARASULUT.COM,MANADO– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Bawaslu kabupaten/kota, semakin mematangkan persiapan. Baik Panwaslu kecamatan, kelurahan dan desa, serta pengawas TPS. Hal itu diikuti dengan koordinasi yang digelar rapat via daring (Zoom Meeting).

Melalui rapat daring tersebut, dibahas sejumlah poin penting. Diantaranya terkait prosedur tetap rapid test, yang bakal diterapkan kepada jajaran Bawaslu serta rencana pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) bagi Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan, desa dan pengawas TPS.
Hal itu dilakukan guna memastikan pelaksanaan Pilkada aman dari Covid-19.

Rapat dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd, MH, Koordiv SDM Organisasi dan Data Informasi Bawaslu kabupaten/kota, struktural Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, serta staf SDM Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam penyampaiannya, Malonda mengatakan bahwa pelaksanaan rapid test untuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) tahap I, yang dilaksanakan pada 26 sampai 29 November 2020.

Dipastikan melalui tahapan pemeriksaan, baik rapid test hingga swab test, dimaksudkan bahwa pilkada aman Covid-19.

“Jika ada jajaran Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa dan Pengawas TPS yang reaktif maka akan dilakukan rapid test kembali tahap II. Apabila masih reaktif pada rapid test tahap ke II, maka akan dilaksanakan swab test, agar tanggal 5 November 2020 bisa mengetahui hasil baik postif maupun negatifnya,” kata Malonda.

Malonda, lebih lanjut menjelaskan apabila tanggal 5 November 2020 hasil swab test untuk pengawas TPS yang masih terkonfirmasi reaktif setelah rapid tahap II segera koordinasi dengan gugus tugas dan Dinas Kesehatan yang ada di kabupaten/kota. Kemudian yang harus diperhatikan ialah setiap hari melaporkan terkait Rapid Test jajaran pengawas di kabupaten/kota.

“Tanggal 5 November 2020 merupakan jadwal akhir Bimtek pengawas TPS. Apabila tanggal 6 November 2020 masih dilakukan Bimtek harus dilaksanakan melalui daring (Zoom Metting). Bagi yang sudah  Bimtek, pengawas TPS segera melakukan review lagi khususnya kabupaten dan Kepulauan Talaud yang telah melakukan Bimtek,” jelas Malonda.

Bagi 8 kabupaten/kota yang non Pilkada, bupati dan walikota dalam hal ini Bimtek Panwaslu kelurahan, desa agar bisa dilaksanakan 1 kali terlebih dahulu.
Dalam rapat daring ini, Malonda juga menambahkan beberapa hal, yaitu :
Pertama, penggantian pengawas TPS bisa digantikan atau penugasannya Panwaslu Kecamatan.
Kedua, mulai tanggal 27 November 2020, akan ada Bimtek pengawasan pungut hitung berbasis difabel via daring.

Ketiga, terkait pungut hitung, harus memaksimalkan kapasitas dan kompetensi narasumbernya agar tepat sasaran, memberikan informasi yang baik bagi pengawas TPS, materi yang akan disampaikan, strategi pengawsan pungut hitung, potensi pemungutan suara ulang.

Keempat, menyusun materi terkait dengan hal teknis pengawasan PTPS pada pemungutan suara dan pemetaan potensi masalah pada pemungutan penghitungan suara di masa pandemic Covid-19.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan atau laporan dari Bawaslu kabupaten/kota.

Terkait pelaksanaan rapid test, jajaran pengawas yang sudah dilaksanakan serta rencana ke depan dalam hal ini pelaksanaan Bimtek Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan dan desa serta pengawas TPS. (Red/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *