Pangemanan Ajak Pemilih Tolak Politik Uang

oleh -45 views

SUARASULUT.COM,MINSEL-Praktik politik uang masih menjadi ancaman dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Politik uang yang tidak terkendali menjadi ancaman serius terhadap demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi pemilih khususnya pemilih pemula membangun kesadaran tentang bahaya politik uang. Hal ini disampaikan DR Fanley Pangemanan MSi kepada media ini.

Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (Samrat) Manado ini mengatakan, edukasi tentang bahaya politik uang momentumnya tepat disampaikan pada warga Minahasa Selatan (Minsel), mengingat bulan Desember mendatang, Kabupaten Minsel akan menyelenggarakan Pilkada. Ada beberapa dampak yang dihasilkan terkait dengan politik uang.
“Beberapa dampak politik uang, antara lain pemimpin yang terpilih bisa jadi bukan orang yang kompeten karena dia jadi bupati dengan mengandalkan uang. Selain itu, politik uang potensial menyebabkan penyimpangan APBD.

Bupati yang terpilih dengan politik uang, cenderung akan mengembalikan modal atau KKN,” paparnya kepada media ini Sabtu (28/11/2020).

Lebih jauh, Pangemanan menyebutkan, sosialisasi itu juga dijelaskan berbagai varian politik patronase. Dalam literatur, serangan fajar hanya salah satu bentuk dari politik patronase. Bentuk politik patronase yang lain bisa berupa kebijakan atau proyek tertentu, program anti kemiskinan, pelayanan kesehatan hingga pemberian bantuan yang menyasar komunitas tertentu.

Semuanya itu bertujuan agar penerima atau pemilih memberikan suara untuk kandidat yang melakukan praktik politik patronase itu.

“Prinsipnya dalam politik patronase ada timbal balik atau pertukaran antara kandidat dan pemilih,” jelas Pangemanan yang juga Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu.

Mantan Ketua KPU Minsel ini juga menyodorkan beberapa catatan penting bagi penyelenggara pemilu saat ini, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dia mengatakan bahwa, ada beberapa point yang dirangkum oleh dirinya untuk meminimalisir hal-hal yang inkonstitusional dalam Pilkada 2020 ini.
Selain ada unsur money politik bisa saja ada mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan ada juga perang media melalui penyampaian – penyampaian berita bohong atau hoax.
Menurutnya, hal itu sangat mempengaruhi, karena sekarang di masa pandemi ini tidak mungkin pasangan calon (Paslon) atau tim suksesnya itu masuk keluar rumah.
“Efektif yang mereka lakukan adalah membentuk tim cyber untuk mensosialisasikan program-program paslonnya. Tetapi di pihak lain juga ada tim khusus dari paslon yang dibentuk secara tidak kasat mata untuk melakukan penyampaian – penyampaian yang sifatnya berita bohong terhadap paslon lain,” ungkapnya.

Lanjut Dia, persoalan sekarang adalah apapun yang dilakukan oleh warga net baik di kota maupun di desa, semua secara cepat masuk ke alat – alat elektronik yang ada di masyarakat.
“Disini juga kita melihat bahwa sama sebenarnya cara pandang orang kota dan orang desa terhadap informasi. Ada yang ketika membaca dia tidak peduli, ada yang ketika dia membaca dia terusi, ada yang ketika membaca dia langsung respon, ada yang ketika membaca dia menganalisis. Strata dari setiap pembaca ini sebenarnya paling banyak adalah mereka yang memiliki kualitas pendidikan menengah ke bawah,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan bahwa, sekarang juga bertebaran alat peraga kampanye (APK) baik itu spanduk, bendera, dan lain sebagainua. Menurutnya, didominasinya suatu wilayah oleh warna tertentu, belum tentu itu menunjukkan keterwakilan dalam pemilihan di tanggal 9 desember nanti.
Ada beberapa masyarakat yang diwawancarainya menyampaikan bahwa, kompetisi di setiap kampungnya itu sangat-sangat ketat.
“Tetapi kebanyakan masyarakat nantinya akan datang di TPS dan menyampaikan suaranya, jika ada sesuatu yang menguntungkan dia,” katanya.

Oleh karena itu, penyelenggara diminta mengantisipasi serangan fajar atau money politik, dan sembako politik yang juga sementara dimainkan.
Dia juga menilai bahwa, regulasi pendukung dalam hal mengantisipasi, meminimalisir pelanggaran – pelanggaran masih lemah.
“Memang aturan sudah dibuat, tetapi celah dari setiap aturan sudah dikaji oleh putra dari Desa Lompad Baru Kecamatan Ranoyapo ini.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *