SUARASULUT.COM, MANADO — Sejumlah isu yang dikemas untuk bisa meyakinkan masyarakat jelang pilkada serentak 09 Desember mendatang, ditanggapi oleh Ketua DPD II Golkar Bolmong, Abdul Kadir Mangkat (AKM). Menurutnya, masyarakat BMR saat ini pasti sudah pandai menilai, mana isu yang dipisah dipercaya dan mana yang tidak. “Jika berbicara janji politik buat saya itu sah-sah saja. Namun, ketika menjanjikan sesuatu yang tidak pasti untuk masyarakat, agar bisa memilih paslon tertentu, saya fikir masyarakat harus pandai-pandai melihat posisi dan keadaan yang sebenarnya,” ucap AKM, saat bersua dengan media ini.
Menurut AKM, isu tawaran jabatan sekprov sulut untuk putra BMR yang saat ini hangat sejumlah media, maupun sosmed, sengaja dikemas agar menarik daya simpatik untuk memilih paslon tertentu. “Entah isu seperti ini dibuat oleh oknum ataupun oleh sang penguasa yang dengan jelas mendukung hal itu, menurut saya masyarakat jangan sampai lagi terlena dengan janji-janji manis yang keluar. Sudahlah, masyarakat BMR sudah puas dengan semua janji yang selalu diucapkan,” tukas Wakil Ketua DPRD Bolmong itu.
AKM menjelaskan, jika berbicara keterwakilan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur CEP-SEHAN sudah terbukti. “Pasangan ini tanpa mengumbar janji lagi di BMR. Nyatanya, Ibu CEP telah meminang pak Sehan untuk dampingi dirinya sebagi calon wakil gubernur sulut saat ini. Dan masyarakat BMT tau sendiri siapa itu pak Sehan, Bupati Kabupaten Boltim dua periode, yang lagir di Desa Togid Kecamatan Tutuyan,” jelas AKM.
Kembali, terkait isu sekprov yang ingin diambil dari BMR namun usai pilkada nanti, itu hanyalah hayalan dari oknum-oknum atau seorang penguasa yang ingin mencari muka. “Jabatan sekprov bukan hanya ditunjuk seperti menujuk seorang ASN menduduki jabatan kepala dinas. Ingat, ingin menjadi sekprov harus mengikuti asismen terlebih dahulu. Kedua, di pemprov saat mempunyai banyak kader atau ASN yang sudah berpengalaman, termasuk sejumlah ASN yang menjabat sebagai Pjs Bupati saat ini, itu akan di persiapkan untuk menduduki jabatan sekprov nanti. Jangan sampai terjadi kembali kepemimpinan dinasti.” kata salah satu ASN di lingkungan pemprov sulut, yang tak ingin namanya disebut. (Sandy)
