Tak Ikut Paripurna Penetapan KUA PPAS, Fraksi PG Ngotot Pertanyakan Rp.78 Miliar Dana Covid-19 Minut

oleh -761 views

SUARASULUT.COM, MINUT- Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Minut) terus mempertanyakan pertanggungjawaban penggunaan anggaran covid-19 kabupaten Minahasa utara yang berjumlah Rp. 78 miliar.
Sebagai langkah yang dilakukan fraksi Golkar tidak menghadiri sidang paripurna Penandatangan Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan tahun 2020 yang digelar di Ruang Sidang DPRD Minut, Senin (28/09/2020) malam.
Menurut ketua Fraksi Golkar Edwin Nelwan ketua, sebelum dilaksanakan paripurna tersebut, para punggawa Golkar di DPRD Minut ini meminta draf KUA-PPAS yang tidak mereka kantongi.

“Sebelum diagendakan paripuran ini, kami dari Fraksi Golkar telah meminta dalam Nota Kesepakatan antara pemerintah dan DPRD harus di tandatangani oleh Tim TAPD. Tapi setelah melihat draf tersebut ternyata tidak ditandatangani oleh tim TAPD, malah yang menandatangani adalah anggota Banggar. Ini kan aneh, Kami tidak mau dibodohi dengan cara seperti ini,” tegas Ketua Fraksi Golkar, Edewin Nelwan, Senin (28/09/2020).

Selain itu, diungkapkannya, hal-hal yang mengenai dengan pergeseran dana covid-19 yang bernilai puluhan miliar itu tak mampu ditunjukan oleh tim TAPD.

“Kami minta ke Tim TAPD untuk menujukan laporan penggunaan dana covid kurang lebih 78 Miliar itu ke kami, tapi sampai sekarang yang bisa ditunjukan hanya laporan pergeseran pertama dan kedua dengan total 12 Miliar. sementara ada 5 kali pergeseran, yang tiga kali pergeseran yang totalnya ada 66 Miliar, ini tak bisa ditunjukan ke kami, apa saja yang dibelanjakan dan untuk apa?. Kami Fraksi Golkar tak mau dibohongi dengan laporan dan data manipulasi seperti ini. Kalau pertanggungjabannya seperti itu, kami menduga banyak anggaran atau dana siluman yang digunakan Pemkab Minut,” tegas Ketua Fraksi Golkar, Edewin Nelwan, Senin (28/09/2020).

“Kami pastikan untuk pembahasan KUA-PPAS tahap satu Besok (hari ini red), akan kami hadir. Dan jika soal angka-angka ini tidak bisa diperranggungjwabkan di paripurna, Fraksi Golkar akan all out dari paripurna. Karena kami tidak mau terlibat dan bertanggungjwab atas laporan yang diduga fiktif dan kami tak mau ikut dalam perskongkolan licik seperti ini,” sembur politis Golkar yang dikenal kritis ini.

Hal yang sama juga dikatakan anggota Fraksi Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Minut dan wakil ketua Tim Banggar Olivia Mantiri mengatakan, pihaknya telah meminta Tiga poin ke tim TAPD terkait dana pergerseran yang dilakukan Pemkab Minut itu.

“Kami tidak berani mengambil keputusan yang mengiakan kami harus menerima laporan dari pemkab terkait pergeseran itu. Angka-angkanya terlalu besar, sementara laporan pertanggungjwabnya tak jelas. Makanya ada beberpa poin yang kami rekomendasikan tim TAPD tak penuhi itu,” ujar srikandi Golkar ini.

Tak hanya itu, pihaknya juga kaget, dalam pergeseran itu, ternyata ada dana untuk rehabilitas rumah dinas.

“Yang kami tau, rahabilitas Rudis itu hanya Rudis bupati, wakil bupati dan Sekda. Sementara kami temukan dalam laporan itu, ada anggaran sebesar 1,9 Miliar. Ditengah pandemi covid-19 seperti ini rumah dinas mana yang direhap? dan masih banyak lagi penggunaan anggaran yang misterius. Kenapa misterius, karena laporannya tak jelas. Belum lagi, selisi hasil bagi pajak dengan desa/kelurahan se-Minut. semua ini akan terungkap pada paripurna besok (hari ini red),” sebutnya.

Sementara itu, sidang paripurna penandatangan KUA-PPAS hanya di Pimpin oleh ketua DPRD Minut Denny K Lolong S.Sos dihadiri Pjs Bupati Clay Dondokambey.(angky)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *