Ini Jumlah DPS Kota Manado Ditetapkan KPU

oleh -99 views

SUARASULUT.COM, MANADO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 327.739 orang jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Manado Tahun 2020.

KPU Kota Manado menetapkan DPS berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Tahun 2020.

Ketua KPU Kota Manado, Jusuf Wowor mengatakan, hasil DPS tersebut diperoleh dari total keseluruhan hasil Pemutakhiran daftar pemilih yang telah dilakukan pihaknya sesuai dengan tahapan yang berlaku.

Ia menjelaskan dari daftar pemilih sementara berjumlah 327.739 orang, pemilih laki-laki berjumlah 161.342 orang dan pemilih perempuan berjumlah 166.397. “Pemilih ini tersebar di 11 Kecamatan, 87 Kelurahan dan 979 Tempat Pemungutan Suara atau TPS yang sudah didata,” jelas Wowor.

Diakuinya, pihak KPU Kota Manado juga sebelum melakukan penetapan, telah menerima saran perbaikan dari Bawaslu Kota Manado terkait adanya pelangaran administrasi sempat dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penjumlahan. “Tentunya saran dari Bawaslu sudah ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi. Kami melakukan perubahan atau koreksi data pada saat pleno tingkat Kota Manado yaitu PPK Sario, PPK Paal Dua, PPK Tuminting, PPK Wenang, dan PPK Bunaken Kepulauan,” kata Wowor kembali.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Manado, meminta agar KPU menunda Pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) dan penetapan daftar pemilih sementara (DPS).

Koordinator Divisi (kordiv) Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga, Taufik Bilfaqih mengatakan ada kelalaian dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) walaupun telah dilakukan koreksi. Menurut Bilfaqih, Bawaslu mengaggap ada unsur kelalaian dan ketidak-telitian pihak PPK. “Jadi mereka (beberapa PPK), ternyata telah melakukan perubahan data pasca pleno. Misalnya data yang sudah ditetapkan di tingkat kecamatan, kemudian diubah lagi dengan dalih perbaikan. Namun, ini terlihat tidak teliti sejak awal,” ujar Bilfaqih. (sandy/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *