Kasi Pidsus Pimpin Eksekusi Kasus Retribusi

oleh -87 views

SUARASULUT.COM, TALAUD – Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud Eliston Hasugian, SH mengeksekusi seorang terpidana kasus tindak pidana korupsi retribusi bernama Ransli Pasiak, pada Rabu (08/01/2020).
Terpisah Kajari Kepulauan Talaud Agustiawan Umar, SH, MH mengungkapkan, saat masih menjabat sebagai Kepala Bidang Darat di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud pada 2009 silam, Ransli telah melakukan pungutan/ penagihan retribusi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 16 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
“Penggelembungan tarif retribusi dan tidak menyetorkan semua dana ke kas daerah dilakukan terpidana melalui bendahara PAD. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan terpidana dan orang lain. Retribusi yang disetorkan oleh terpidana ke kas daerah melalui bendahara PAD hanya besarannya sesuai Perda, yaitu Rp. 16. 920.000, sedangkan jumlah pungutan yang tidak disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 44.435. 000 atau setidak – tidaknya sekitar jumlah tersebut,” ujar Kajari Kepulauan Talaud
Lebih jauh Kajari mengatakan bahwa terpidana telah melakukan pungutan/ penagihan retribusi terhadap kendaraan roda tiga (bentor) tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Kartu Pengawasan, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004.
“Perbuatan terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan darat di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud yang melakukan pungutan/ penagihan KIUR , Izin Usaha Angkutan Barang, Kartu pengawas, administrasi, biaya registrasi kendaraan, biaya parkir perbulan dari para pemilik kendaraan bermotor yang tidak diatur dan melebihi yang diatur dalam Perda, telah menyalahi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya pada Pasal 128 Ayat 2 yang berbunyi SKPD Dilarang melakukan pungutan selain dari pada yang ditetapkan dalam Perda,” kata Umar
Terpidana terbukti melanggar Pasal 3, Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto (Jo) Pasal 64 ayat 1 KUHP. Adapun kronologis eksekusi terhadap terpidana sebenarnya dilakukan pada, Senin ( 6/ 1/2020 ) sekitar pukul 17.30 Wita oleh Kasi Pidsus bersama staf yang turun langsung ke rumah Ransli, beralamatkan di Lingkungan IV Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane.
Setibanya di tempat kediaman terpidana, Kasi Pidsus bersama tim masuk secara baik – baik dan bercerita dengan terpidana, memberikan surat panggilan eksekusi kepada terpidana. Sempat terjadi perdebatan namun terpidana menerima dan hendak menyerahkan dirinya.
“Kemudian terpidana meminta waktu hingga pada tanggal 8 Januari 2020 untuk menyerahkan diri dan bersedia dibawa dan ditahan di Lapas Cabang Rutan Tahuna di Lirung. Pada pukul 16. 00 Wita sore kemarin, terpidana menyerahkan diri dan langsunh dibawa ke Cabang Rutan Tahuna di Lirung,” ungkap Kasi Pidsus
Riwayat perkara berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2047 K/ Pid.Sus/ 2013 Tanggal 02 April 2014 dan Surat Perintah Putusan Pengadilan ( P48 ) Nomor : 02/P.1.17/Fd.3/01/2020 tanggal 06 Januari 2020, Kejari Kepulauan Talaud telah melakukan eksekusi di Cabang Rutan Tahuna di Lirung terhadap Terpidana atas nama Ransli Pasiak S.Sos. Terpidana selaku Kabid Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2009 melakukan pungutan/ penagihan retribusi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 16 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Terpidana melakukan penggelembungan tarif retribusi dan tidak menyetorkan semua dana ke kasa daerah melalui bendahara PAD. Jumlah yang tidak disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 44. 435.000. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan terpidana dan orang lain. Terpidana terbukti melanggar pasal 3, UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64ayat ( 1) KUHP.(oke)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *