SEPUTARSULUTNEWS,MANADO–Saya tidak pernah melihat pemimpin benar-benar berpihak kepada rakyatnya seperti Gubernur Sulut Olly Dondokambey. Rasa kagum ini disampaikan Menteri Sosial RI, Juliari Peter Batubara, dihadapan 5000 KPM.
Menurut Mensos, semakin berkurangnya masyarakat menerima program bantuan sosial menunjukan keberhasilan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan menjungjung tinggi rasa keadilan.
“Saya tidak pernah melihat Pak Olly di dalam kesehariannya memilih-milih dalam menolong seseorang. Saya sudah merasakannya sendiri. Sulut sangat beruntung punya gubernur seperti Olly Dondokambey,” aku Batubara didampingi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey saat menghadiri kegiatan wisuda Keluarga Penerima Manfaat (KPM) graduasi mandiri dan family gathering PKH Sulut di Desa Kolongan, Kabupaten Minahasa Utara, Selasa (19/11/2019).
Diketahui, sebanyak 5.856 masyarakat Sulut tahun 2019 masuk dalam graduasi mandiri, dari total 98.220 KPM PKH pada tahap I berkurang menjadi 92.364 KPM di tahap IV.
Penurunan jumlah KPM PKH itu diapresiasi Mensos Batubara. Menurut Mensos, tak lepas dari keberpihakan Gubernur Olly kepada masyarakat di daerahnya.
Gubernur Olly Dondokambey, mengapresiasi keberhasilan Program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulut. Olly mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kemensos dan Dinas Sosial Sulut yang telah optimal menjalankan program tersebut di Bumi Nyiur Melambai.
“Harus diakui bahwa sedikit banyak Program Keluarga Harapan telah membawa perubahan besar bagi masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara. Mulai dari keluarga yang dapat memulai usaha secara mandiri, keluarga yang mendapat pembekalan dan ilmu baru untuk belajar mandiri, hingga keluarga yang mampu mengantarkan anak-anaknya sekolah ke jenjang paling tinggi,” kata Olly.
Orang nomor satu di Sulut ini menuturkan bahwa keberhasilan PKH ini tak lepas dari peran seluruh unsur pelaksana PKH, termasuk KPM PKH di daerah. Tambah dia, ada beberapa hal yang menunjang keberhasilan PKH, antara lain : kontrol dan bimbingan yang ketat kepada KPM serta adanya faktor pendorong atau pengungkit yang kuat dari KPM untuk berusaha “move on” dari kemiskinan.
Lebih lanjut, Gubernur Olly menerangkan, pelaksanaan PKH di Sulut sejauh ini terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS, kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2018 berada pada angka 7,66 persen mampu ditekan dari sebelumnya berada pada angka 8,20 persen di tahun 2016.
“Kesenjangan pendapatan antar wilayah di Sulut juga relatif rendah yang ditunjukkan dengan angka gini ratio sebesar 0,372,” imbuh Olly.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sulut Rinny Tamuntuan menjelaskan, program PKH di Sulut bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, membantu mengurangi beban masyarakat, memutus rantai kemiskinan antar generasi, memberi pangan dan gizi, menghilangkan kesenjangan dan keterasingan sosial.
Menurut Tamuntuan, jumlah KPM Sulut di tahap IV ini mencapai 92.364 KPM dengan total bantuan yang akan disalurkan sebesar Rp. 52.133.700.000. Tambah dia, Pemprov Sulut menganggarkan dana sharing untuk KPM PKH pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.228.000.000 atau meningkat dua kali lipat dari tahun 2018 yang sebesar Rp. 517 juta. (wal)