Ini Kata Pengamat Gagalnya Tetty Paruntu jadi Menteri

oleh -126 Dilihat
oleh

SUARASULUT.COM,MANADO– Christiany Eugenia Paruntu, biasa disapa Tetty adalah Ketua DPD Golkar Sulawesi Utara.
Wanita sekaligus Bupati Kabupaten Minahasa Selatan ini, dihari pertama pemanggilan calon menteri oleh presiden Joko Widodo, menjadi salahsatu terundang datang ke istana dengan setelan kemeja putih.
Dikutip dari tirto.id, kedatangan Tetty direspons Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mengatakan Tetty pernah menjadi saksi dalam kasus korupsi menjerat terdakwa Bowo Sidik Pangarso. “Saksi di penyidikan dan persidangan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis.
KPK memeriksa Tetty untuk menelusuri dugaan sumber gratifikasi yang diterima Bowo Sidik terkait revitalisasi pasar di Minahasa Selatan. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 25 September lalu, Bowo mengatakan dia menerima duit dari Tetty dalam amplop cokelat.
“Yang bisa kami konfirmasi, yang bersangkutan memang pernah diperiksa dan ada sejumlah fakta persidangan yang perlu didalami lebih lanjut,” Febri menegaskan.
Setelah KPK melansir siaran persnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan Tetty bukan calon menteri. “Tadi datang untuk menemui pak Airlangga. Karena tidak bertemu dengan presiden, jadi bukan [calon menteri],” kata Bey.
Usai bertemu Airlangga, Tetty keluar dari kompleks Istana melalui pintu samping–tidak seperti calon menteri lain yang lewat pintu depan.
Anehnya, meski mengatakan bukan calon menteri dan menegaskan kalau Jokowi tidak mengundangnya, Bey mengatakan kalau Tetty adalah “usulan [menteri] dari Partai Golkar”.
Terkait ini, KPK dianggap tetap mampu mempengaruhi Jokowi dalam pemilihan menteri. Ini terlihat lewat apa yang dialami Christiany Eugenia Paruntu. Demikian dikatakan Pengamat dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. “Tidak ada yang tahu persis” apa yang sebenarnya terjadi dengan Tetty. Tapi fakta bahwa Tetty datang ke Istana pada hari yang sama dengan calon-calon menteri menunjukkan kalau dia memang “terkait urusan itu” aku Adi Prayitno.
Dia juga mengatakan, peristiwa Tetty dan respons Istana menunjukkan bahwa KPK masih punya pengaruh, meski misalnya komisi antirasuah itu tidak lagi dilibatkan langsung dalam penentuan nama menteri sebagaimana 2014 lalu.
“Tentu Istana sangat memperhatikan dinamika politik yang berkembang, terutama soal korupsi dan hukum, termasuk juga soal Tetty mewakili profesional atau partai,” kata Adi dikutip dari tirto.id.
Sementara peneliti dari Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menduga dua hal terkait Tetty. Pertama, nama menteri belum pasti dan masih ada ruang lobi. Kedua, “bisa juga Istana baru sadar jika ternyata bupati Minsel memiliki catatan sebagai saksi kasus korupsi.”
Jika tak ada pernyataan Bey Machmudin yang menegaskan Tetty bukan calon menteri, kata Dedi, itu akan buruk bagi presiden yang akhir-akhir ini terus-menerus dikaitkan dengan upaya pelemahan KPK.
“Untuk itu, diambil jalan pintas dengan membatalkan pertemuan [Tetty] dengan presiden,” kata Dedi.(wal/*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.