“Melalui Subsatgas Dokkes OMB Tinombala 2024, kami kembali memberikan bantuan layanan pemeriksaan kesehatan,” kata Ketua Satgas Humas. Rabu (21/2/2024)

Djoko mengatakan, layanan pemeriksaan kesehatan akan dilakukan secara mobile dan bertujuan untuk mendeteksi gangguan kesehatan pada petugas pemilu yang saat ini sudah memasuki tahap (Intensitas) penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu.

Tujuan lainnya, menurut Djoko, adalah meminimalisir sakitnya petugas pemilu, baik dari PPK maupun aparat keamanan Polri, TNI, dan Linmas saat bertugas.

Sementara itu, Ketua Subsatgas Dokkes Iptu Aryaningtyas Bintarini mengatakan, pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap terselenggaranya Pemilu 2024 yang sehat, aman, dan lancar.

“Tentunya kegiatan ini membantu para petugas pemilu untuk tetap prima dalam menjalankan tugasnya.” kata Ketua Subsatgas Dokkes.

Dijelaskannya, pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol dan asam urat serta pembagian vitamin.

Selain itu, Subsatgas K3 juga menyediakan ambulans dan tim medis yang bersiaga untuk mengantisipasi jika ada petugas yang membutuhkan pertolongan medis darurat.

Di tempat yang sama, salah satu petugas Ketua KPPS Desa Petobo, Muhammad Aqila Alkausar mengapresiasi kegiatan pemeriksaan kesehatan yang digelar Satgas Dokkes Polda Sulteng.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita untuk mengetahui kondisi kesehatan,” ujarnya

“Kita tahu bersama kinerja penyelenggara sangat sibuk sehingga perlu perhatian khusus dari segi kesehatan. Terima kasih kepada Polda Sulteng yang sudah peduli terhadap kesehatan petugas pemilu,” tutupnya. (*RN)

Langkah ini diambil untuk mencegah dan menindak segala bentuk kejahatan siber yang berpotensi mengganggu pemilu 2024.

Hal itu diungkapkan Kasatgas Humas Kombes Pol Djoko Wienartono dalam keterangan resminya kepada wartawan di Palu, Jumat (12/1/2024).

Djoko mengatakan, patroli siber ini melibatkan personel Satgas Humas. “Mereka akan memantau isu-isu yang berkembang terkait Pemilu 2024 di media sosial dan media arus utama,” ujarnya.

Patroli siber ini dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran informasi hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda yang dapat memecah belah bangsa, kata Djoko.

Selain itu, patroli siber juga dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait kejahatan siber yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilu 2024, lanjutnya.

Djoko mengatakan, data dan informasi tersebut akan digunakan Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan siber, ujarnya.

Polri akan menindak tegas setiap pelaku kejahatan siber yang mengganggu pelaksanaan pemilu 2024, kata Djoko.

Patroli siber ini juga merupakan upaya Polri untuk mewujudkan pemilu 2024 yang aman, damai, dan berintegritas. Polri mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemilu 2024, jelas Djoko.

“Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di media sosial. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi sarana positif untuk membangun masyarakat yang lebih baik,” tutupnya. (*SG)