“Tentu saya sabagai Bupati harus mengambil sikap dalam hal ini. Nah, apa bila tenaga honor ditiadakan berarti setiap tahun kita memproduksi angka pengangguran” imbuh Sam Sachrul Mamonto pada Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021, Senin (20/6/2022)

Coba kita lihat bersama yang diambil alih oleh Pemerintah Pusat dinilai sangat merugikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, mulai dari seleksi CPNS, P3K semua diambil alih. Sementara itu, putra-putri Daerah banyak yang membutuhkan pekerjaan.

“ Saya meminta kebijaksaan Presiden kita agar bisa mempertimbangkan dan lebih bijaksana untuk penghapusan tenaga honorer, apa bila ini dilakukan maka putra – putri di Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang sangat mengharapkan pekerjaan ini akan menjadi pengguran dan itu ada ribuan” ucap Bupati Sam Sachrul Mamonto

Lebih lanjut dikatakan Sam Sachrul Mamonto, saya berharap Presiden kita mampu melihat sampai ke Daerah yang paling bawa seperti Kabupaten Bolaang mongondow Timur (Boltim) bahwa anak – anak kami masih sangat membutuhkan pekeerjaan.

“Saya juga akan berkomunikasi dengan seluruh Kepala Daerah yang ada di seluruh Sulawesi Utara (Sulut) bahkan Gubernur agar kita menyatukan persepsi dan pendapat kita meminta kepada pemerintah pusat agar bisa mempertimbangkan rencana penghapusan tenaga honorer di seluruh indinesia” pungkas Bupati Sam Sachrul Mamonto (yudi)

Sesegera mungkin saat mengetahui adanya musibah kebakaran yang terjadi Kapolres Kotamobagu AKBP Irham Halid, SIK bersama Wakapolres Kompol Muh. Afrizal R Nugroho, SIK dan PJU mendatangi Mako Polres Kotamobagu.

Selain meninjau langsung kejadian yang terjadi sejumlah personil dibantu Sat Pol PP dan pemadam kebakaran langsung berupaya memadamkan kobaran api dan mengevakuasi tahanan dan warga masyarakat yang datang.

Selain itu tampak pula Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara, Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto, Wakil Walikota Nayodo Koerniwan, Dandim, Ketua DPRD Kotamobagu Meydi Makalalag, Kejari dan Wakil Ketua DPRD ikut terlihat datang di Mapolres Kotamobagu untuk turut memberikan support dan dukungan moril kepada Kapolres Kotamobagu.

Pasca kebakaran, tampak suasana di halaman Mapolres Kotamobagu terus didatangi warga yang turut memberikan empati hingga dukungan moril dan materil pasca musibah kebakaran terjadi. Tampak warga dengan membawa makanan dan minuman sekaligus turut memberikan support kepada Kapolres Kotamobagu AKBP Irham Halid, SIK dan para petugas Damkar serta para anggota Kepolisian.

Kapolres Kotamobagu AKBP Irham Halid, SIK mengaku terharu dan ikut terbantu atas kepedulian yang diberikan warga.

“Terima kasih atas support dan bantuanya, Terima kasih banyak, syukur moanto. Semoga Allah Subhana Wataalla membalas semua kebaikan yang diberikan,” tutur Kapolres.

Tampak pula peluk haru dari Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto jadi penyemangat bagi Kapolres Kotamobagu yang tampak sangat terpukul meski berusaha tetap tegar atas adanya peristiwa tersebut.(mendy)

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Boltim Haris Pratama Sumanta ST bahwa, untuk permintaan normalisasi sungai sinalogan, di Desa Nuangan Satu, Kecamatan Nuangan, sudah dianggarkan sesuai intruksi Bupati Boltim Sam Sahrul Mamonto S.Sos.

Bupati mengatakan untuk normalisasi sungai sinalogan sudah harus diprioritaskan sebab menyangkut keselamatan pemukiman warga yang terancam rusak akibat luapan banjir sungai sinalogan.

“Intruksi dari Bupati Boltim permintaan warga harus diprioritaskan. Apalagi menyangkut potensi dampak bencana bagu warga. Insya Allah tahun ini akan kita lakukan normalisasi sesuai harapan warga dan keinginan bupati kepada masyarakatnya,” ucap Haris.

Haris menyebutkan, adapun untuk anggaran telah disiapkan sebesar Rp 637 juta. Dan perencanaan tersebut sudah dimatangkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PUPR Tahun 2022.

“Sudah final. Untuk normalisasi sungai kita bangun tahun ini. Jika APBD running, maka secepatnya kita langsungkan proses tendernya,” kata Haris. (Billy)

Kegiatan ini diprakarsai Kerukunan Maluku di Bolmong raya (BMR), dihadiri juga Wali kota Kotamobagu Hj. Ir Tatong Bara, Kapolres Boltim, dan Dandim 1303 Kotamobagu.

Bupati Sachrul Mamonto mengatakan, tujuan kegiatan kerukunan seperti ini, mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antar warga Maluku di BMR.

”Kita sebagai orang Mongondow harus bercermin dikerukunan seperti ini, karena filosofi potong di kuku rasa di daging yang terkandung dikegitan kerukunan Pela Gandong ini sangat baik. Maka dari itu saya selaku Pemerintah Kabupaten Boltim sangat mensupport serta mendukung lahirnya Kerukunan Maluku ini,” pungkas Bupati.(red/*)

Setelah Kecamatan Mooat, orang nomor satu di Boltim itu, silaturahmi masyarakat di Kecamatan Modayag Barat.

Mamonto mengimbau seluruh masyarakat di Kecamatan Modayag Barat membantunya menghilangkan perbedaan di tengah masyarakat, akibat politik Pilkada tahun 2020.

“Saya melarang untuk terus saling ejek. Saya dan wakil bupati menginginkan tidak ada lagi perbedaan di tengah masyarakat terkait Pilkada. Tugas seluruh rakyat adalah membantu saya dan wakil membangun Boltim menjadi lebih baik lagi,” tegas Bupati.

Selain itu, Sachrul mengingatkan seluruh Sangadi di Kecamatan Modayag, mengunakan Dana Desa (Dandes) dengan benar.

“Hati-hati dalam penggunaan dana desa, unsur kehati-hatian itu dibutuhkan, anggaran jangan sampai disalahgunakan,” tegasnya.

Sachrul juga mengimbau, seluruh masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan.
“Jagalah kesehatan, selalu patuhi aturan kesehatan, selalu gunakan masker dan handsanitizer,” pungkasnya.(red/*)

Jabatan-jabatan baru beberapa pekan ini di isi, merupakan jabatan kosong serta para pejabat masih berstatus sebagai Pelaksana tugas (Plt).

“Diganti itu bukan non-job, tapi hanya dikembalikan pada jabatan sebelumnya. Ada camat (Plt), dikembalikan jabatan Sekcam. Begitu juga yang lain,” terang Bupati Sachrul.

Menurut Mamonto, pengisian posisi pejabat jabatan-jabatan tertentu, pihaknya akan tempatkan sesuai dengan kapasitas dan disiplin ilmu.

“Kemarin ada belum layak Kepsek, tapi diberi jabatan. Itu kita sesuaikan lagi. Dalam penempatan pejabat kita sesuaikan dengan potensi, kompetensi serta disiplin ilmu masing-masing,” jelas bupati.

Bupati menambahkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Boltim lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan yang maksimal.

“Bekerja saja. Tak perlu cari muka. Karena proses mutasi yang nantinya akan dilakukan mengacu pada kinerja kalian,” pungkas Bupati.(red)