Skip to content
suarasulut-1

Primary Menu
  • Beranda
  • Headline
  • Pemprov Sulut
  • Bitung
  • Manado
  • Bolmong Raya
  • Kotamobagu
  • Bolmut
  • Bolsel
  • Bolmong
  • Boltim
  • Minahasa Raya
  • Minut
  • Tomohon
  • Minahasa
  • Mitra
  • Minsel
  • Ekonomi
  • DPRD SULUT
  • Nusa Utara
  • Sangihe
  • Sitaro
  • Talaud
  • Advetorial
  • Olahraga
Light/Dark Button
  • Kotamobagu

PETI Menggila di Mongkonai: Kerahkan 6 Alat Berat, Kapolres Diminta Turun Tangan

Gufran Mamonto 4 September 2025 2 minutes read

KOTAMOBAGU — Aktivitas pertambangan emas tanpa ijin (PETI) kembali menjadi sorotan di Kota Kotamobagu.

Kali ini, praktik penambangan tanpa izin berlangsung di kawasan Perkebunan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, dan disebut-sebut melibatkan penggunaan enam unit alat berat jenis ekskavator.

Pantauan di lapangan mengungkap, galian emas liar tersebut sudah beroperasi berbulan-bulan. Sejumlah pekerja di lokasi bahkan menyebut usaha itu dijalankan oleh pihak berinisial A.P.

“Sudah beberapa bulan berjalan. Mereka pakai ekskavator, gali tanah di pinggiran sungai,” ungkap salah satu pekerja yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Akibat aktivitas tersebut, warga sekitar kini menghadapi masalah serius. Aliran sungai yang sebelumnya menjadi sumber air utama untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi kebun, hingga minum ternak, kini berubah keruh dan dipenuhi lumpur.

“Kami sangat bergantung pada air sungai ini. Tapi sekarang sudah tercemar, tidak bisa dipakai lagi,” keluh seorang petani di Mongkonai.

Aktivitas tambang emas ilegal bukan hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga jelas melanggar hukum.

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang telah diperbarui dengan UU Nomor 3 Tahun 2020, setiap orang atau perusahaan yang menambang tanpa izin resmi terancam pidana penjara hingga 5 tahun serta denda maksimal Rp100 miliar (Pasal 158).

Selain itu, kerusakan lingkungan akibat pencemaran air dan ekosistem juga bisa dijerat melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pelaku dapat dikenai pidana dan diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan.

Keresahan warga Mongkonai kini semakin memuncak. Mereka mendesak aparat kepolisian segera menghentikan aktivitas tambang ilegal tersebut sebelum dampaknya semakin parah.

“Kami minta Kapolres Kotamobagu turun tangan. Jangan tunggu sampai lingkungan kami hancur,” tegas Tommy, salah satu warga yang vokal memperjuangkan kelestarian sungai Mongkonai. (**)

About the Author

Gufran Mamonto

Author

View All Posts

Post navigation

Previous: Bangun Sinergi dan Doa untuk Negeri, Polres Kotamobagu Peringati Maulid Nabi Bersama Komunitas Ojol dan Anak Panti
Next: Wali Kota Weny Sampaikan Usulan Strategis Pembangunan Infrastruktur ke Kementerian PUPR

Related Stories

IMG-20261113-WA0009
  • Headline
  • Kotamobagu

Tim URC Siaga di Lokasi! Rekonstruksi Laka Maut di Moyag Digelar, Penyidik Cocokkan Keterangan dengan Fakta TKP

Gufran Mamonto 13 November 2026
IMG-20261112-WA0018
  • Headline
  • Kotamobagu

URC Polres Kotamobagu Sisir Pusat Pertokoan hingga Pasar Serasi, Antisipasi Kejahatan Malam Hari

Gufran Mamonto 12 November 2026
IMG_4036
  • Headline
  • Kotamobagu

Wali Kota Weny Gaib Terima Audiensi Ketua Sinode GMIBM, Perkuat Komunikasi dengan Tokoh Gereja

Redaksi Suarasulut.com 10 November 2026

Redaksi,Pedomam Siber,Suarasulut.com, [email protected] | ReviewNews by AF themes.
Go to mobile version