Manado, Dalam rapat lanjutan pembahasan Ranperda tentang perubahan APBD P Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2024 Bersama TAPD menuai kritikan pedas, saat membahas penambahan anggaran di Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Salah satu Anggota Banggar menyampaikan, kalau bicara museum mari kita evaluasi cek Tahun 2024-2025.
“Berapa banyak warga masyarakat yang membutuhkan museum? berapa banyak manfaat apabila kita mengeluarkan anggaran 18M yang akan di tambahkan pada pembahasan anggaran perubahan ini,”tanya ketua Pansus RTRW pada ketua TAPD.
Dikatakannya lagi, artinya kalau kita berbicara anggaran harus sesuai Dampak, Impek, Output.
“Dimana hati nurani kita, ditengah-tengah jeritan masyarakat 8 desa yang sampai hari ini belum menikmati listrik, ditengah-tengah keluhan sarana dan prasarana jalan yang berlubang, di tengah kebutuhan masyarakat yang lain sementara kesulitan terdampak bencana dan kita harus paksakan ketambahan anggaran,”ungkap Henry Walukouw di ruang paripurna Gedung Cengkeh, Selasa (26/8/2025).
“Ini menjadi pukulan telak bagi kita semua. Termasuk diri saya sendiri bertanggungjawab lalai dalam KUA/PPAS,” demikian penegasan Walukouw.
Walukouw juga menyarankan, mari kita carikan solusi regulasi yang bisa menjadi peluang untuk perubahan.
“Ini bisa dioptimalkan,”ungkapnya kepada ketua Banggar DPRD Sulut.
Daripada kita mulai dari pembahasan cuma taputar-putar di Kolintang, lebih baik kita bahas skala prioritas apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Orang biar jago main Kolintang mar kalau so nyanda makang nasi, saya rasa pasti dorang b taria. Orang biar jago main Kolintang mar kalau nyanda ada listrik pasti mangamu,”ketusnya.