Sangihe, SuaraSulut.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2026 yang digelar di Tahuna Beach Hotel, Selasa (22/4/2025), kali ini menegaskan satu hal utama: merancang pembangunan dari suara masyarakat. Bupati Michael Thungari membuka forum dengan mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus lahir dari persoalan nyata warga.
“Jangan biarkan Musrenbang sekadar memenuhi kewajiban tahunan. Ini ruang kita mendengar langsung aspirasi masyarakat,” ujarnya. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang kerap bergerak menurut siklus administratif, Thungari mengajak peserta—mulai perangkat daerah hingga perwakilan warga—untuk proaktif memetakan kebutuhan dasar di tiap desa dan kecamatan.
Di sisi lain, perwakilan komunitas nelayan, Ibu Riani (47), mengapresiasi pendekatan baru ini. “Selama ini suara kami kurang terdengar. Kini, kami dilibatkan sejak awal perencanaan—air bersih, listrik, hingga akses pasar ikan jadi prioritas,” tuturnya. Kondisi akses pasar memang sering jadi kendala: nelayan yang hasil tangkapannya melimpah, kadang kesulitan menjual karena harga di rumah lelang tak kompetitif.
Thungari kemudian memaparkan Sapta Membara, tujuh kebijakan prioritas yang merespons keluhan langsung warga. Reformasi birokrasi dan digitalisasi dimaksudkan mempercepat proses perizinan, sementara program air bersih dan listrik tenaga surya menjangkau daerah terpencil. Di sektor ekonomi, pendampingan UMKM dan pengembangan sentra perikanan diberi porsi khusus—hasil dialog dengan kelompok tani dan nelayan.
Sorotan utama forum adalah validitas data. “Kita kerap terjebak data kemiskinan yang tak akurat,” kata Thungari, menyoroti praktik pendataan lama yang belum memanfaatkan teknologi. Ke depan, Sangihe akan mengintegrasikan sistem informasi geospasial untuk memetakan titik-titik intervensi, sehingga bantuan tepat sasaran dan berdampak jangka panjang.
Akademisi Universitas Sangihe, Dr. Armando Untu, mendukung ide ini. “Data mutakhir merupakan pondasi perencanaan ilmiah. Dengan pemetaan spasial, kita bisa memprioritaskan intervensi—misalnya memperbaiki akses jalan di desa rawan bencana,” ujarnya.
Musrenbang ditutup dengan komitmen bersama: menghapus ego sektoral dan memperkuat mekanisme koordinasi. Fasilitator akan menyiapkan matriks program berdasarkan usulan lapangan, lalu diverifikasi melalui sistem daring yang bisa diakses semua pihak. Dengan cara ini, masyarakat tak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan mitra strategis dalam mewujudkan visi Sangihe yang lebih tangguh dan sejahtera.
(Erick Sahabat)
