Manado, Badan Pengawas Pemiliham Umim (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengadakan RAPAT KOORDINASI TERPADU PEMYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024, di ruang Command Center Kantor Bawaslu Sulut, Senin (07/10/2024).
Fakor yang bertemakan “Menjaga Idenpendensi, Integritas, dan Profesionalitas Demi Mewujudkan Pemimpin Daerah Yang Berkualitas” mengahadirkan ketua DKPP RI Heddy Lugito.
Rakor dibuka Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh di dampingi Anggota Steffen Linu, Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, dan KPU Sulut Kenly Poluan.
Ketua Bawaslu Sulut mengatakan, Jajaran penyelenggara hadir secara daring baik jajaran KPU dan Bawaslu, PPK dan panwascam di 171 kecamatan dan PPS serta PKD di 1.839 desa/kelurahan di kantor masing-masing wilayah.
“Ini momen yang sangat berharga hadir Ketua DKPP RI memberikan arahan kepada jajaran Bawaslu dan KPU Sulut di tingkat Kabupaten/Kota bahkan hingga Kecamatan dan Desa. Kami tidak berkeinginan problem-problem justru diawali dengan ketidakharmonisan,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito menyampaikan kiranya di Pilkada nanti tidak ada PSU.
Dirinya juga merasa bangga bisa hadir bersama-sama penyelenggara di tingkat kelurahan, biasanya hanya dengan Kabupaten/Kota.
“Pertama saya bangga atas tereelenggara acara ini. Pertama kali saya menyapa penyelenggara pemilu sampai di tingkat kelurahan/desa. Biasanya tingkat kabupaten/kota,” ungkapnya.
“Tentu saya berharap tidak ada pengaduan. Jangan sampai DKPP beri sanksi karena akan terekam sepanjang hidup,” sambungnya.
Lebih jauh Ketua DKPP RI menuturkan, bahwa masalah etik bukan soal benar atau salah. dalam Pilkada nanti ada tiga bintang yang pertama peserta Pemilu kemudian, KPU dan Bawaslu.
Mereka inilah yang akan menjadi sorotan publik.
“Ingat, masalah etik itu adalah perkataan dan perbuatan yang patut atau tidak patut,”tegasnya.
“Semua tergantung penyelenggara pemilu. Intinya penyelenggara bisa menekankan kejajaran hingga paling bawah agar tidak melakukan pelanggaran. Karena menjadi penyelenggara pemilu tidak mudah, kalau gagal dicacimaki, kalau berhasil dianggap biasa,” tutupnya.
Sementara itu, KPU Sulut Kenly Poluan juga menyampaikan apresiasi atas terselengaranya rakor ini.
“Terima kasih kepada Bawaslu yang melaksanakan kegiatan ini. Kehadiran ketua DKPP sangat penting untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesinal dan independent,” ujarnya.
