Manado, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Pov. Sulut di ruang komisi II DPRD Sulut Gedung Cengkeh, Senin (10/10/2022).
Inggried mengungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi II bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) adanya bantuan dari DISPERINDAG yang tidak beretika.
“Itu mantan pejabat Kadis (Kepala Dinas red.) katanya yang didapati begitu. itu memang tidak menyalahi aturan. tetapi soal etikalah. Kalau diberikan kepada masyarakat yang bisa dikatakan ada, atau mampu, kasihan kan masyarakat yang susah atau tidak mampu. itu yang menjadi konsentrasi kita dalam RDP ini,” ungkap Inggried.
Lanjut Inggried, pihaknya bukan mencari-cari kesalahan namun, melalui RDP tersebut yang membahas Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023 juga sebagai evaluasi kegiatan di tahun 2022 agar kegiatan pada tahun 2023 dapat terlaksana secara maksimal, terutama hal penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Karena ini langsung menyentuh di masyarakat sehingga bagaimana bantuan yang akan diserahkan ke masyarakat itu betul-betul diupayakan semaksimal mungkin tepat sasaran,” terang Inggried.
(***)
