Manado, Banyak masalah terjadi di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Sulut di ruang komisi IV, Gendut DPRD Sulut, Senin (19/9/2022).
Berbagai macam pertanyaan di lontarkan Anggota Dewan yang duduk di komisi IV. Salah satunya Anggota DPRD Sulut dapil Bolmong Raya yang duduk di komisi IV mempertanyakan masalah DAK.
Yusra Al Habsyi mengatakan dengan harapan tidak akan ada masalah hukum di kemudian hari. Banyak masalah di DAK 2021 yang berpotensi masalah hukum.
“Saya banyak data, saya mundur dari anggota DPRD kalau saya bohong,”tegas Yusra.
Di tempat yang sama, Kadis Dikda Grace Punuh mengatakan bahwa pihaknya sangat hati-hati selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Saat Grace menjelaskan, bahwa Kepala sekolah sebagai pengguna barang harus tanda tangan terkait proyek di sekolah masing-masing.
Jawaban Kadis Itu justru membuat Yusra naik pitam dan mengatakan akan melaporkan hal itu kepada ombusdman.
“Jangan tambah-tambah urusan dan aturan Bu Kadis”
“Saya tolak atas keterlibatan kepala sekolah karena tidak ada aturan yang mengharusrkan kepala sekolah tanda tangan. Kalau terus dipaksakan akan saya lapor ke ombusdman, Ini bahaya,” tandasnya.
(Ahmad)
