Manado–Wakil Wali Kota Manado, dr. Richard Sualang, didampingi Sekretaris Daerah Micler Lakat, menghadiri sekaligus mengikuti High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi (TP2DD) Provinsi Sulut di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulut.
Kegiatan yang dipimpin Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Arbonas Hutabarat, juga dihadiri Wakil Gubernur Sulut, Drs. Steven Kandouw, juga seluruh kepala daerah dari kabupaten/kota se-Sulut.
Dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflansi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (TP2DD) , Saya mengikuti Kegiatan Pengendalian Inflansi Daerah (TPID) dan Launching Digitalitas RS ODSK Provinsi Sulawesi Utara Oleh Wakil Gubernur Drs. Steven O. E Kandouw, dilaksanakan Di Ruangan Wale Tondano perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
Pemaparan tentang Makro ekonomi Inflasi dan ETPD oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Bapak Arbonas Hutabarat dan sambutan mewakili pemerintah dibawakan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw, hadir juga dalam agenda ini Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Dr. Praseno Hadi, MM. Ak, Kepala BPS Sulawesi Utara Bpk A. Saputra serta Bupati/ Walikota Dan Wakil Bupati/Wakil walikota yang ada di Sulawesi Utara
Di himbaukan kepada seluruh Kabupaten/Kota agar dapat memperhatikan perkembangan harga komoditas strategis di masing-masing daerah, serta melanjutkan upaya pemantauan harga serta pasokan terutama pada masa Ramadhan dan Idul Fitri 2022, Perlu segera dibuat rencana aksi oleh TPID Provinsi berupa Inspeksi atau operasi pasar, agar harga bahan pokok menjelang lebaran bisa terpantau.
TPID Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun Peta Jalan Pengendalian Inflansi Tahun 2022-2024, agar menjadi pedoman bagi TPID Kabupaten/Kota dalam penyusunan road map di wilayah kerja masing-masing, Terdapat asymmetric information, sehingga perlu inisiatif pemetaan jaringan pedagang dan dashboard neraca pangan terintegrasi yang selalu terupdate di seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
Pemerintah Daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar para pihak untuk mempercepat penerapan dan perluasan elektrinifikasi transaksi Pemerintah Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar peta jalan dan rencana aksi dapat segera tersusun dan disahkan dalam bentuk SK Gubernur/Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Kemenko Perekonomian serta Kemendagri secara tepat waktu.(agungsugi)