SUARASULUT.COM, MANADO— Penanganan covid-19 di Sulut dilaksanakan sejalan dengan arahan pemerintah pusat, yaitu ditujukan untuk bidang kesehatan, program jaring pengaman sosial dan bidang ekonomi.
Penegasan ini disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, saat menjadi pembicara dalam webinar membahas kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan covid-19 dan penguatan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cabang Manado, Selasa (5/5/2020).
Menurut Olly, terdapat 6 permasalahan utama sebagai dampak pandemi covid-19 ini yaitu: Harga bahan pokok meningkat, sementara jumlah barang cukup tersedia; Daya beli masyarakat menurun akibat banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan terutama yang bergerak di sektor ekonomi kecil/mikro; Distribusi barang dan jasa terganggu akibat kebijakan PSBB; Dikawatirkan kondisi ini akan memacu berkurangnya gairah masyarakat petani untuk melanjutkan usaha taninya; Semakin tingginya angka pengangguran dan Meningkatnya jumlah penduduk miskin.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Olly menjelaskan bahwa pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota telah melaksanakan refocusing dan realokasi penggunaan APBD. APBD Provinsi Sulut mengalokasikan anggaran sebesar Rp 171,5 miliar. Jika dijumlahkan kekuatan apbd provinsi dan kabupaten/kota se-sulut, ada kurang lebih Rp 521 miliar yang menjadi refocusing dan realokasi APBD tahun 2020 dalam penanganan covid-19 ini.
Selain itu, Olly menyebut adanya kerjasama antar pemerintah yaitu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota bagi masyarakat yang terdampak covid-19 melalui 6 sumber bantuan sosial selama covid-19 ini yaitu: Kartu program keluarga harapan (PKH); Kartu Prakerja; Dana desa (30% dana desa); Bantuan sosial Kemensos Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan; Bantuan provinsi, paket bapok, kerjasama dengan tokoh agama dan Bantuan kabupaten/kota di Provinsi Sulut.(wal)
