BOLTIM – Amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tentang pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dinilai belum sepenuhnya dirasakan penambang rakyat.
Regulasi yang membuka ruang legalisasi melalui skema Pertambangan Rakyat (PERA) dinilai belum diikuti langkah konkret berupa sosialisasi, pendampingan, dan kemudahan perizinan di lapangan.
Kondisi tersebut menjadi sorotan Ketua DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Hendra Abarang, S.Hut. Dia menilai, pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), perlu lebih serius menjalankan amanat konstitusi dengan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada penambang rakyat.
Menurut Hendra, persoalan pertambangan rakyat bukan semata-mata urusan penegakan hukum. Lebih dari itu, ada persoalan ekonomi masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah.
”Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 bukan sekadar kalimat hukum. Ini adalah perjanjian tertinggi bangsa ini. Ada dua prinsip mutlak, yakni kekayaan alam milik rakyat dan pengelolaannya harus bermuara pada kemakmuran bersama, bukan keuntungan segelintir pihak,” tegas Hendra.
Dia menyayangkan, selama puluhan tahun masyarakat yang menggantungkan hidup dari potensi sumber daya alam di wilayah tempat tinggalnya justru kerap berhadapan dengan tindakan penertiban.
Aktivitas mereka dicap sebagai Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Peralatan disita, lokasi ditutup, bahkan para penambang berhadapan dengan proses hukum.
Sementara di sisi lain, menurut Hendra, izin pengelolaan wilayah pertambangan dalam skala luas dapat diberikan kepada perusahaan besar. Namun, masyarakat lokal belum tentu merasakan manfaat ekonomi yang sebanding.
”Penambang rakyat justru sering diperlakukan sebagai pelaku kejahatan. Ditertibkan, peralatannya disita, tempat kerjanya ditutup. Padahal, mereka hanya berusaha mencari penghidupan,” ujarnya.
Regulasi Ada, Implementasi Dipertanyakan
Hendra menjelaskan, kehadiran regulasi pertambangan rakyat, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 sebagaimana dirujuk dalam kebijakan tersebut, semestinya menjadi momentum perubahan pendekatan pemerintah.
Skema Pertambangan Rakyat (PERA) dinilai membuka peluang bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara legal, dengan ketentuan dan batasan yang berlaku.
Ada sejumlah prinsip penting yang harus menjadi perhatian. Mulai pengakuan terhadap hak masyarakat, pembatasan luas wilayah pengelolaan, kewajiban pendampingan, hingga pendekatan pembinaan yang tidak semata-mata mengedepankan penertiban.
Namun, persoalannya bukan hanya terletak pada keberadaan regulasi. Implementasi di lapangan justru menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
”Negara sudah menyediakan pintu masuk bernama PERA. Tetapi pintu itu sering kali tertutup oleh prosedur yang rumit. Penambang rakyat umumnya tidak memiliki akses terhadap pendampingan hukum, menghadapi birokrasi berbelit, serta persyaratan teknis yang sulit dipenuhi tanpa bantuan pemerintah,” ungkapnya.
Akibatnya, sebagian masyarakat tetap bekerja di luar mekanisme perizinan dan rentan berhadapan dengan penindakan.
”Negara menyuruh rakyat masuk, tetapi tidak membukakan pintunya lebar-lebar. Lalu menuduh mereka berdiri di luar,” sindir Hendra.
Dia juga menyoroti pola penanganan di lapangan yang dinilai masih mengedepankan pendekatan lama. Ketika ditemukan aktivitas pertambangan tanpa izin, aparat turun melakukan penutupan dan penyitaan, tetapi belum diikuti penjelasan maupun solusi bagi masyarakat.
Padahal, esensi legalisasi pertambangan rakyat adalah mengubah aktivitas yang belum tertata menjadi kegiatan yang memiliki kepastian hukum dan dapat diawasi.
Persoalan lain yang turut disorot adalah tumpang tindih wilayah pertambangan. Sejumlah wilayah yang telah lama menjadi tempat masyarakat mencari nafkah terkadang berhadapan dengan kepentingan perizinan perusahaan.
Karena itu, Hendra meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh agar kebijakan pertambangan tidak mengabaikan keberadaan masyarakat lokal.
Sosialisasi Jangan Hanya di Balik Meja
Sorotan serupa disampaikan Sekretaris DPC APRI Boltim, Chindi Hermanto Limo. Dia menilai, masih banyak penambang rakyat yang belum mengetahui keberadaan skema PERA, termasuk hak dan mekanisme pengajuan perizinannya.
Menurut Chindi, informasi mengenai regulasi pertambangan rakyat tidak cukup hanya disampaikan melalui kantor-kantor pemerintahan atau forum resmi. Pemerintah harus turun langsung ke lokasi aktivitas pertambangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.
”Banyak penambang rakyat belum tahu bahwa PERA itu ada. Mereka juga belum memahami hak-haknya dan bagaimana cara mengajukan izin. Informasi hanya ada di kantor dinas, bukan di tempat mereka bekerja dan hidup,” tegasnya.
Dia mengingatkan, regulasi sebaik apa pun tidak akan memberikan manfaat apabila masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan justru tidak mengetahui keberadaannya.
Chindi juga menilai, pemerintah perlu mengubah pola pikir dalam memberikan pelayanan kepada penambang rakyat.
Jangan sampai masyarakat dibebani persyaratan dan standar teknis yang sama dengan perusahaan besar, sementara mereka tidak mendapatkan fasilitas pendampingan yang memadai.
”Negara seolah berkata, kamu boleh menambang asalkan sudah seperti perusahaan. Padahal mereka bukan perusahaan. Mereka adalah rakyat yang hidup dari tangan dan tanah mereka sendiri,” ujarnya.
APRI Desak Empat Langkah Konkret
Untuk memastikan PERA tidak berhenti sebagai regulasi di atas kertas, APRI Boltim mendorong pemerintah melakukan sejumlah langkah konkret.
Pertama, pendampingan harus didahulukan sebelum penindakan. Masyarakat perlu diberikan edukasi dan pemahaman mengenai aturan pertambangan yang berlaku agar memiliki kesempatan untuk menyesuaikan aktivitasnya.
Kedua, proses perizinan harus dibuat lebih sederhana, terjangkau, dan mudah diakses. Pemerintah perlu membantu masyarakat memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis.
Ketiga, kepastian wilayah pertambangan rakyat harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai keberadaan wilayah izin perusahaan membuat ruang bagi masyarakat untuk memperoleh legalitas semakin terbatas.
Keempat, transparansi manfaat pengelolaan sumber daya alam harus diperkuat. Masyarakat berhak mengetahui kontribusi kekayaan alam dari wilayah mereka serta manfaat yang dikembalikan untuk pembangunan dan kesejahteraan daerah.
Sementara itu, Bendahara DPC APRI Boltim, Rudy Paputungan, menegaskan bahwa persoalan PETI tidak bisa dilihat hanya dari sisi pelanggaran hukum. Menurutnya, maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin juga harus menjadi bahan evaluasi terhadap kehadiran dan pelayanan negara.
”PETI bukanlah musuh negara. PETI adalah cermin di mana negara terlambat hadir. PERA bukan sekadar perubahan nama. Ini adalah ujian apakah negara benar-benar hadir untuk melayani rakyat, atau hanya mengatur rakyat agar tunduk pada aturannya,” tegas Rudy.
Dia berharap pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak berhenti pada penerbitan regulasi. Diperlukan keberanian politik dan langkah nyata untuk memastikan penambang rakyat memperoleh pembinaan serta kepastian hukum.
Bagi APRI Boltim, perubahan dari PETI menuju PERA merupakan langkah penting. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut harus diukur dari kondisi masyarakat di lapangan, bukan sekadar banyaknya aturan yang diterbitkan.
Sebab, ketika negara lebih cepat menutup lokasi pertambangan dibandingkan membuka jalan legalitas, maka tujuan menghadirkan kesejahteraan masih jauh dari harapan.
Amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sudah sangat jelas: kekayaan alam harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara bukan sekadar hadir untuk menertibkan, tetapi juga berkewajiban membina, melindungi, dan memastikan rakyat mendapatkan manfaat dari kekayaan alam di tanahnya sendiri. (***)
