Skip to content
suarasulut-1

Primary Menu
  • Beranda
  • Headline
  • Pemprov Sulut
  • Bitung
  • Manado
  • Bolmong Raya
  • Kotamobagu
  • Bolmut
  • Bolsel
  • Bolmong
  • Boltim
  • Minahasa Raya
  • Minut
  • Tomohon
  • Minahasa
  • Mitra
  • Minsel
  • Ekonomi
  • DPRD SULUT
  • Nusa Utara
  • Sangihe
  • Sitaro
  • Talaud
  • Advetorial
  • Olahraga
Light/Dark Button
  • Boltim
  • Headline

‎APRI Desak Kapolda Sulut Libatkan Seluruh Stakeholder, Penanganan PETI Boltim Jangan Hanya Berujung Penertiban

Gufran Mamonto 16 November 2026 3 minutes read

‎BOLTIM – Penanganan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali menjadi sorotan.

‎Kali ini, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Boltim meminta Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Yudo Hermanto, S.I.K., M.M., membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pertambangan.

‎Ketua DPC APRI Boltim, Hendra Abarang, S.Hut., menilai penanganan persoalan PETI dan pertambangan rakyat (PERA) tidak cukup hanya mengandalkan langkah penegakan hukum. Dibutuhkan pemetaan persoalan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah daerah, pakar pertambangan, instansi teknis, serta perwakilan masyarakat penambang.

‎Menurut Hendra, langkah tersebut penting untuk mencari alternatif pengelolaan dan legalisasi pertambangan rakyat sesuai ketentuan perundang-undangan.

‎”Penanganan harus melibatkan pemerintah daerah dan pakar untuk membahas alternatif legalisasi pertambangan rakyat sesuai aturan. Tujuannya menjaga kesejahteraan masyarakat, menata regulasi, sekaligus menekan dampak kerusakan lingkungan,” ujar Hendra.

‎Dia mengungkapkan, sejak mengawali kepemimpinannya di Polda Sulut, Kapolda langsung melakukan penertiban terhadap aktivitas PETI. Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu diimbangi dengan solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertambangan.

‎Bukan hanya di Boltim, sektor pertambangan juga menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR).

‎Hendra menilai, penertiban tanpa diikuti alternatif mata pencaharian maupun skema pengelolaan yang legal berpotensi memberikan tekanan terhadap ekonomi masyarakat. Dampaknya bahkan dapat merembet ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ikut bergantung pada perputaran ekonomi kawasan pertambangan.

‎”Penertiban yang dilakukan tentu berdampak terhadap ekonomi rakyat. Aktivitas UMKM juga ikut merasakan dampaknya karena perputaran uang dari sektor pertambangan mengalami penurunan,” ungkapnya.

‎Dia juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi yang lebih terbuka antara kepolisian dan masyarakat. Menurutnya, semangat Polisi Bersama Masyarakat harus diwujudkan melalui ruang dialog dan keterlibatan langsung dalam mencari solusi atas persoalan yang dihadapi warga.

‎”Kapolda harus segera melakukan pemetaan persoalan terlebih dahulu, kemudian menerima berbagai masukan terkait strategi penanganannya. Jangan sampai masyarakat penambang justru merasa seperti pencuri di tanahnya sendiri yang kaya akan sumber daya alam,” tegas Hendra.

‎Lebih lanjut, dia menekankan bahwa PETI dan PERA merupakan dua persoalan yang perlu dilihat secara berbeda. Karena itu, pendekatan penanganannya tidak bisa disamaratakan atau hanya menggunakan satu sudut pandang.

‎Hendra mendorong Kapolda Sulut segera duduk bersama para pakar, Kepala Dinas ESDM, serta instansi yang membidangi lingkungan hidup. Forum tersebut diharapkan mampu mengurai persoalan dari aspek regulasi, sosial, ekonomi hingga dampak ekologis.

‎Menurutnya, aspek kesejahteraan masyarakat harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan. Sebab, bagi sebagian warga Boltim, pertambangan bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan sumber penghidupan keluarga.

‎Dia menambahkan, apabila aktivitas pertambangan rakyat dapat diarahkan melalui mekanisme legal dengan regulasi yang jelas, pengawasan terhadap kegiatan tambang juga akan lebih terukur. Termasuk dalam pengendalian dampak lingkungan dan tata kelola pertambangan.

‎Senada, Sekretaris DPC APRI Boltim, Chindi H. Limo, berharap kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, instansi terkait, pakar, dan seluruh elemen masyarakat dapat segera diwujudkan.

‎Menurut Chindi, penyelesaian persoalan PETI dan PERA membutuhkan langkah bertahap serta koordinasi lintas sektor. Tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga harus diarahkan pada penataan aktivitas pertambangan yang sesuai ketentuan.

‎”Melalui kolaborasi seluruh pihak, kami berharap persoalan PETI dan PERA di Boltim dapat ditangani secara bertahap. Selain menata aktivitas pertambangan, upaya ini juga diharapkan mampu menekan kerusakan lingkungan yang selama ini menjadi salah satu dampak aktivitas tambang ilegal,” tutup Chindi. (***)

About the Author

Gufran Mamonto

Author

View All Posts

Post navigation

Previous: Weny Gaib Pimpin Apel Siaga Bencana, Kotamobagu Perkuat Kesiapan Hadapi Cuaca Ekstrem

Related Stories

IMG_4462
  • Headline
  • Kotamobagu

Weny Gaib Pimpin Apel Siaga Bencana, Kotamobagu Perkuat Kesiapan Hadapi Cuaca Ekstrem

Redaksi Suarasulut.com 16 November 2026
IMG_4458
  • Bolmong
  • Headline

Wabup Dony Lumenta Soroti Keamanan Pangan SPPG, Pengelola Diminta Disiplin Jalankan SOP

Redaksi Suarasulut.com 16 November 2026
IMG_4456
  • Bolmong
  • Headline

Tutup Jambore Madrasah II, Bupati Yusra: Pramuka Adalah Sekolah Pembentukan Karakter Pemimpin

Redaksi Suarasulut.com 16 November 2026

Redaksi,Pedomam Siber,Suarasulut.com, [email protected] | ReviewNews by AF themes.