Manado, Suasana ruang paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendadak tegang, Senin (16/11/2026). Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut yang diketuai Sekretaris Provinsi (Sekprov) Tahlis Galang.
Pembahasan anggaran yang seharusnya berjalan biasa, justru berubah menjadi forum pengungkapan yang sangat mengejutkan.
Salah satu isu yang mencuat dan langsung menjadi sorotan tajam adalah soal dugaan adanya pembayaran gaji untuk orang yang tidak ada.
Anggota Banggar, Hendry Walukouw, tampil tegas dan lantang menyampaikan kritik dan pertanyaan yang membuat seluruh ruangan langsung hening.
Hendry Walukouw menyampaikan, Komisi I yang bermitra dengan BKD tidak dijadwalkan untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat).
Padahal, menurut Hendry, RDP dengan BKD sangat penting dan sangat mendesak untuk dilakukan, karena ada banyak persoalan kepegawaian yang harus dijawab secara terbuka, secara transparan, dan secara jujur kepada publik.
“Komisi I bermitra dengan BKD tidak dijadwalkan untuk RDP. Ini harus menjadi perhatian serius. Bagaimana kita bisa membahas anggaran kepegawaian kalau kita tidak pernah RDP dengan BKD?” tegas Hendry Walukouw.
Lebih jauh lagi, Hendry Walukouw mempertanyakan hal yang paling sensitif dan paling menghebohkan dibutuhkan jawaban yang menerima gaji tidak ada orangnya.

Pertanyaan ini langsung menggemparkan forum. Hendry meminta penjelasan secara jelas dan detail, siapa yang menerima gaji, tetapi orangnya tidak ada? Apakah ada nama yang masih tercatat dalam daftar gaji, tetapi orangnya sudah tidak ada, sudah pindah, sudah meninggal, sudah diberhentikan, atau bahkan tidak pernah ada?
“Ini harus dijawab! Kita butuh jawaban yang jelas. Siapa yang menerima gaji kalau orangnya tidak ada? Ini uang rakyat! Ini uang negara! Tidak boleh ada satu rupiah pun yang dibayarkan untuk orang yang tidak ada!” tegas Hendry dengan nada tinggi.
Pertanyaan Hendry ini bukan tanpa alasan. Dalam pembahasan anggaran, persoalan gaji pegawai, khususnya P3K, menjadi salah satu pos anggaran yang sangat besar. Jika ada kekeliruan data, jika ada nama yang masih tercatat padahal orangnya sudah tidak ada, maka ini akan menjadi masalah besar dan akan menjadi temuan serius.
Menanggapi pertanyaan tajam dari Hendry Walukouw tersebut, Ketua TAPD yang juga Sekprov Sulut, Tahlis Galang, langsung memberikan penjelasan.
Ketua TAPD mengatakan, semua P3K semua sudah memiliki NIK (Nomor Induk Kepegawaian).
Artinya, menurut TAPD, seluruh data P3K sudah terverifikasi, sudah memiliki identitas yang jelas, dan sudah tercatat secara resmi dalam sistem kepegawaian. Tidak ada P3K yang tidak memiliki NIK. Semua sudah memiliki NIK.
“Mereka juga ada sanksi disiplin,” tambah Ketua TAPD.
Pernyataan ini menegaskan bahwa seluruh P3K yang terdaftar juga tunduk pada aturan disiplin kepegawaian. Jika ada P3K yang melanggar disiplin, jika ada P3K yang tidak menjalankan tugasnya, maka akan ada sanksi disiplin yang akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Namun, Ketua TAPD juga tidak menampik adanya kemungkinan persoalan dalam pengelolaan anggaran kepegawaian.
“Kemungkinan anggaran ada namun orangnya sudah tidak ada,” ujar Ketua TAPD.
Artinya, ada kemungkinan anggaran sudah dianggarkan, anggaran sudah tersedia, tetapi orangnya sudah tidak ada lagi. Bisa saja orangnya sudah meninggal dunia, sudah pindah tugas, sudah mengundurkan diri, atau sudah diberhentikan, tetapi namanya masih tercatat dalam anggaran.
Jika terjadi hal demikian, Ketua TAPD menegaskan, akan ada temuan di BPK dan anggaran tersebut akan dikembalikan.
“Jika terjadi hal demikian akan ada temuan di BPK dan anggaran tersebut akan dikembalikan,” tegas Ketua TAPD.
Artinya, jika ada anggaran yang terlanjur dianggarkan untuk orang yang sudah tidak ada, maka anggaran tersebut tidak boleh digunakan, tidak boleh dicairkan, dan harus dikembalikan ke kas daerah. Jika sampai dicairkan, maka ini akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akan berkonsekuensi hukum.
Pernyataan Ketua TAPD ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bagi BKD untuk lebih teliti, lebih cermat, dan lebih akurat dalam melakukan pendataan kepegawaian.
Banggar DPRD Sulut pun meminta agar BKD segera melakukan pendataan ulang secara menyeluruh, secara akurat, dan secara transparan. BKD harus memastikan bahwa setiap nama yang tercatat dalam daftar gaji benar-benar ada orangnya, benar-benar masih aktif bekerja, dan benar-benar berhak menerima gaji.
Banggar juga meminta agar TAPD dan BKD segera menjadwalkan RDP dengan Komisi I DPRD Sulut agar persoalan ini bisa dibahas lebih mendalam, lebih detail, dan lebih tuntas.
“Kita tidak mau ada gaji hantu! Kita tidak mau ada anggaran yang dibayarkan untuk orang yang tidak ada! Ini harus dibersihkan! Ini harus dituntaskan!” tegas Hendry Walukouw yang disambut anggukan setuju dari anggota Banggar lainnya.
Pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dan TAPD Sulut ini pun menjadi bukti bahwa DPRD Sulut benar-benar serius dalam menjalankan fungsi pengawasannya. DPRD Sulut tidak ingin ada kebocoran anggaran, tidak ingin ada pemborosan anggaran, dan tidak ingin ada uang rakyat yang disalahgunakan.
